KPU Siap Lepas Mitra Asing
Tanpa Sipol, Andalkan PNS Tangani Verifikasi
Rabu, 24 Oktober 2012 – 06:36 WIB
JAKARTA - Penolakan mayoritas parpol atas kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lembaga donor internasional untuk pemilu (IFES) membuahkan kesepakatan baru. Dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR kemarin (23/10), KPU menyampaikan komitmen untuk tidak lagi menjalin hubungan dengan IFES dalam pengelolaan sistem informasi partai politik (sipol). Karena kebutuhan tersebut, KPU kemudian mengontak IFES. Hadar mengakui, kerja sama dengan IFES tersebut merupakan inisiatif KPU. Namun, dia membantah bahwa sistem itu sepenuhnya ditangani IFES. "Sistem itu kami buat bersama, kontrol berada pada kami," ujarnya.
"Sesuai permintaan, kami tidak akan menggunakan teman konsultan kami," ujar Hadar Navis Gumay, mewakili pernyataaan komisioner KPU dalam RDP di gedung perlemen kemarin.
Menurut Hadar, ketika itu KPU membutuhkan sistem informasi untuk mendukung proses verifikasi. KPU awalnya mengontak Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk dimintai bantuan. "Saat itu dua bulan sebelum Agustus. Satu bulan tidak merespons, respons akhir BPPT menyatakan sulit," ujar Hadar.
Baca Juga:
JAKARTA - Penolakan mayoritas parpol atas kerja sama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan lembaga donor internasional untuk pemilu (IFES) membuahkan
BERITA TERKAIT
- PSI Jakarta Pusat Usulkan 6 Nama Bacagub DKI, Ada Kaesang, Heru, hingga Ridwan Kamil
- DPD RI Dorong Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Antardaerah
- Simak Baik-baik Kalimat Kaesang Pangarep, Sinyal Apakah Ini?
- Pilgub Jateng 2024: Sudaryono Dapat Dukungan dari Adik Eks Ajudan Jokowi
- Mengusung Kaesang di Pilkada Jawa Tengah Langkah Paling Realistis
- Relawan Kita Konsolidasi Bareng Seluruh Koordinator Sukarelawan di Jakarta