KPU Siap Lepas Mitra Asing

Dalam hal ini, ujar Taufiq, DPR harus yakin atas kemampuan sistem tersebut. Namun, sipol itu hingga kini belum mendapat pengujian yang memadai. "Jadi, saya kira tidak perlu menjadi alat ukur keabsahan. Itu akan merepotkan," tegasnya.

Ketua Komisi II DPR Agun Gunanjar Sudarsa dalam kesimpulan rapatnya menyatakan, program sipol akan terus berjalan. Sebab, sipol hanyalah alat bantu dari KPU dalam memverifikasi administrasi. "Terhadap pengembangan sipol, komisi II berharap KPU tetap melakukan pengembangan lewat kerja sama dengan pihak nonasing," katanya. KPU juga didorong untuk bisa mengembangan sistem TI dan sumber daya manusia di internal penyelenggara pemilu. "Itu dalam rangka kemajuan KPU," tegasnya. (bay/c6/agm)