KPU Siapkan Jurus buat Jamin Hak Pemilih dalam Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) berjanji siap meminimalkan hilangnya hak pilih masyarakat dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), yang akan digelar secara serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah menjelaskan, untuk memenuhi target tersebut pihaknya akan menerapkan sejumlah langkah. Antara lain, semaksimal mungkin mendorong petugas untuk benar-benar optimal memutakhirkan data pemilih yang ada. Kemudian juga memaksimalkan penggunaan sistem informasi data pemilih (Sidalih).

“Dalam jangka waktu 30 hari mereka (petugas) harus betul-betul melakukan pemutakhiran secara bagus dan itu dikontrol PPS (penitia pemungutan suara) dan PPK (panitia pemilihan kecamatan). Bahkan setiap rumah warga ditempeli stiker bahwa sudah didata,” ujar Ferry, Rabu (13/5).

Menurut mantan Komisioner KPU Jawa Barat ini, proses pemutakhiran data dalam pelaksanaan pilkada melingkupi pencocokan data pemilih. Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan presiden 2014 lalu di 269 daerah, yang berjumlah 99,8 juta pemilih, akan diselaraskan dengan Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4), yang menurut rencana diserahkan pemerintah ke KPU, 3 Juni mendatang.

“Proses pemutakhiran itu kan menambah dan mengurangi. Misalnya ada yang sudah 17 tahun, atau ada yang dikurangi kalau telah meninggal dunia. Kami juga memperhatikan teman disabilitas,” ujar Ferry.

Pada pemilu 2014 lalu, pemilih yang menyandang status difabel (different abilities people/orang dengan kemampuan berbeda), kata Ferry, masuk dalam kolom keterangan. Namun akibat kendala di lapangan, beberapa di antaranya tidak terakomodir dengan baik.

“Nah sekarang kami akomodir. Hak pemilih difabel ini akan kami perhatikan," katanya. (gir/jpnn)