KPU Sultra Bakal Ambil Alih PSU Buton

Mas'udi menegaskan, tanpa menunggu waktu lama, semua pertanyaan tersebut akan segera diketahui jawabannya. "Insya Allah dalam watu dekat ini KPU pusat akan menjawab. Tentu kami sudah punya dasar dan payung hukum untuk mengambil langkah-langkah dalam hal menindaklanjuti pelaksanaan PSU Buton," tandasnya.

Sebagaimana diketahui, Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan menggelar pemilukada ulang di Buton setelah menerima sebagian gugatan pemohon. MK menilai, telah terjadi pelanggaran yang sistematis, massif dan struktur oleh KPU Buton dalam menyelenggarakan Pemilukada. Selain menerima suap Rp 84 juta dari calon, KPU Buton juga tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktul terhadap calon independen. (dri/awa/jpnn)