KPU Surabaya Mulai Kedodoran

jpnn.com - SURABAYA - KPU Surabaya akhirnya mengakui bahwa sosialisasi pilwali Surabaya yang dilakukan pihaknya belum masif. Mereka menerangkan bahwa bahan sosialisasi di luar alat peraga kampanye baru datang secara bertahap Senin (19/10). KPU pun berjanji berlari kencang dalam waktu yang tersisa menjelang pilwali 9 Desember.
Kemarin bahan sosialisasi akhirnya tiba di kantor KPU. Bentuknya berupa selebaran, poster, dan cenderamata bertema pilwali Surabaya. Di antaranya, tas dan mug.
Semuanya masih terbungkus rapi dan ditata di ruangan sebelah barat media center KPU Surabaya.
Komisioner KPU Surabaya Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Pengembangan Informasi Nur Syamsi mengakui bahwa gemerlap pilwali Surabaya memang belum menggema. Salah satu faktor penyebabnya ialah masa pendaftaran yang sampai empat tahap. Surabaya praktis baru memiliki dua pasangan calon setelah penetapan pada 24 September lalu.
"Semua hal yang berkaitan dengan penggunaan dana untuk sosialisasi harus kami sesuaikan. Jadi, wajar saja kalau begini," kata Syamsi kemarin.
Dia menyebutkan, bukan persoalan seandainya bahan sosialisasi diadakan September lalu. Tapi, KPU Surabaya mempertimbangkan sisi substansi sosialisasi tersebut.
"Nanti mubazir kalau ternyata pilwali tertunda pada 2017. Ingat, saat itu belum ada keputusan dari MK yang mengakomodasi calon tunggal," jelasnya.
Syamsi menuturkan, setelah pilwali Surabaya dipastikan bisa berlangsung pada 9 Desember, KPU langsung tancap gas. Semua bahan sosialisasi yang telah direncanakan mulai diurusi lagi. Termasuk program-program sosialisasi kepada masyarakat. (jun/c11/fat)
SURABAYA - KPU Surabaya akhirnya mengakui bahwa sosialisasi pilwali Surabaya yang dilakukan pihaknya belum masif. Mereka menerangkan bahwa bahan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- DPR Desak Manajemen Pelabuhan Tanjung Priok Berkoordinasi Terkait Bongkat Muat dengan Polisi
- Internal PDIP Solid Menyambut Kongres, tetapi Butuh Biaya
- PN Jakpus Menangkan Gugatan Tia Rahmania, Pemecatan oleh Partai Dinyatakan Tak Sah
- Dewi Juliani Desak APH Gunakan UU TPKS terkait Kasus Pelecehan Seksual Dokter Kandungan
- Yasonna Tegaskan Pelaksanaan Kongres VI PDIP Tinggal Menunggu Perintah Ketum
- Brando PDIP Dorong Transparansi Pengelolaan Pendapatan Parkir di Jakarta