KPU Tak Berubah, Pemilu Bisa Rusuh

JAKARTA - Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (SIGMA) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak lagi gengsi dalam mengakui 
kesalahannya pada verifikasi administrasi lalu. Pasalnya, jika tidak ada perubahan dari kinerja KPU maka bukan tidak mungkin akan membuat 
penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) semakin tidak tercapai sesuai harapan.

 

“KPU jangan gengsi, kalau memang salah ajukan dan perbaiki. Karena tidak ada undang-undang yang mengatakan bahwa KPU mengikuti 
rekomendasi Bawaslu melanggar undang-undang. Justru dengan begitu mereka telah menjalankan undang-undang,” kata Kata Direktur Sigma Said Salahudin kepada INDOPOS (JPNN Group), Selasa (12/11).

Said juga berpendapat bahwa seandainya KPU mau mengakui kesalahannya dan mengikuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk memasukkan 12 partai politik (parpol) untuk ikut dalam verifikasi faktual, hal itu tidak menyalahi undang-undang. Selain itu juga akan lebih baik jika KPU dapat terbuka kepada publik terkait hal-hal yang selama ini tidak diketahui masyarakat dalam verifikasi administrasi.

 

“KPU sampaikan kepada masyarakat apa yang sebenarnya terjadi. Jangan didiamkan, karena ini justru akan menjadi masalah dalam verifikasi 
atau rangkaian penyelenggaraan Pemilu lainnya, sudah jangan gengsi, kalau memang ada kekeliruan ya dipaparkan saja, yang pnting tidak menyalahkan pihak lain,” tukasnya.