KPU Tak Bisa Bedakan Jenis Kelamin Pengurus PKS

Hal ini membuat KPU kesulitan dalam melakukan verifikasi. Pasalnya KPU mengaku tidak bisa membedakan jenis kelamin pengurus berdasarkan nama saja.

"Terutama yang di luar Jawa. Mereka tidak bisa mengidentifikasi nama–nama itu laki-laki atau perempuan," terang Budi.

Selain itu ada juga masalah terkait domisili kepengurusan partai di tingkat kelurahan. KPU meminta PKS menyertakan surat bukti kepemilikan atau sewa atas alamat kantor partai.

"Kita sudah sampaikan bukti domisili dari kelurahan atau lembaga terkait di daerah yang bersangkutan, tapi diminta bukti sewa kantor di lokasi itu," ujar Budi.