KPU Tak Dipenjara Bila PBB Diikutkan jadi Peserta Pemilu

Sebagaimana diketahui, Kamis (7/3) kemarin, Majelis Hakim PT TUN memutuskan menerima gugatan PBB menjadi peserta Pemilu 2014 mendatang. "Memutus mengabulkan gugatan penggugat (PBB) seluruhnya dan mewajibkan tergugat (KPU) mencabut Keputusan KPU No 5, tanggal 8 Januari 2013 tentang verifikasi faktual," ujar Ketua Majelis Hakim Arif Nurdu'a di Jakarta.

Namun hingga saat ini KPU belum juga bersikap. Padahal PTTUN memberi batas waktu 7 hari bagi KPU mengajukan kasasi ke MA. "Kalau di hitung hari kerja,  maka batas waktunya Kamis (14/3) besok," ujar Panhar.(gir/jpnn)