KPU Tak Layak Gelar Pilkada 2024? Wapres: Yang Kurang Dibetulkan
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai hal-hal yang kurang dari penyelenggara pemilu saat ini penting untuk segera diperbaiki.
Dia mengatakan hal tersebut menjawab penilaian komisioner KPU tak layak menggelar Pilkada 2024 imbas dari pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai anggota maupun ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Saya kira dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang, ya, dibetulkan, sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan," ujar Wapres dalam keterangan persnya seusai meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7).
Wapres pun mempertimbangkan penambahan anggota KPU setelah dipecatnya Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU.
Menurut Wapres penyelenggaraan Pilkada serentak adalah yang terpenting.
"Kalau perlu ditambah. Misalnya, ada yang satu keluar, ditambah, tetapi dengan apa yang ada menurut saya penyelenggaraan Pilkadanya lebih penting saja," kata Wapres.
Menurut Wapres KPU merupakan instansi yang bekerja secara tim, bukan per orangan, sehingga saat ada oknum dari instansi tersebut yang tersandung kasus, tidak membuat seluruh lembaga bersalah.
Dia juga mengatakan pilkada merupakan agenda nasional sehingga tidak mungkin membentuk lembaga baru untuk menyelenggarakan pilkada serentak.
Wapres Ma'ruf Amin menilai hal-hal yang kurang dari KPU dibetulkan untuk menjawab penilaian KPU tak layak gelar Pilkada 2024.
- Kapan Pelantikan Kepala Daerah Terpilih Hasil Pilkada? Ketua KPU Bilang Begini
- Berkat Kekompakan TNI-Polri, Pengamanan Pilkada Siak Jadi Role Model di Riau
- KPU Sukabumi Ungkap Penyebab Turunnya Partisipasi Pemilih di Pilkada 2024
- Selama 2024, DKPP Pecat 66 Penyelenggara Pemilu
- Ray Rangkuti: Kepala Daerah Terpilih Minimal Jangan Korupsi
- KPU Audit Dana Kampanye 2 Paslon Kada Pilgub Kepulauan Riau