KPU Tak Layak Gelar Pilkada 2024? Wapres: Yang Kurang Dibetulkan
jpnn.com - JAKARTA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menilai hal-hal yang kurang dari penyelenggara pemilu saat ini penting untuk segera diperbaiki.
Dia mengatakan hal tersebut menjawab penilaian komisioner KPU tak layak menggelar Pilkada 2024 imbas dari pemecatan Hasyim Asy'ari sebagai anggota maupun ketua KPU oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
"Saya kira dikuatkan saja KPU yang ada dan hal-hal yang masih kurang, ya, dibetulkan, sehingga KPU ini dilengkapi, dikuatkan," ujar Wapres dalam keterangan persnya seusai meresmikan Tol Cimanggis-Cibitung, di Kabupaten Bogor, Jawa Barat (Jabar), Selasa (9/7).
Wapres pun mempertimbangkan penambahan anggota KPU setelah dipecatnya Hasyim Asy'ari dari jabatannya sebagai Ketua KPU.
Menurut Wapres penyelenggaraan Pilkada serentak adalah yang terpenting.
"Kalau perlu ditambah. Misalnya, ada yang satu keluar, ditambah, tetapi dengan apa yang ada menurut saya penyelenggaraan Pilkadanya lebih penting saja," kata Wapres.
Menurut Wapres KPU merupakan instansi yang bekerja secara tim, bukan per orangan, sehingga saat ada oknum dari instansi tersebut yang tersandung kasus, tidak membuat seluruh lembaga bersalah.
Dia juga mengatakan pilkada merupakan agenda nasional sehingga tidak mungkin membentuk lembaga baru untuk menyelenggarakan pilkada serentak.
Wapres Ma'ruf Amin menilai hal-hal yang kurang dari KPU dibetulkan untuk menjawab penilaian KPU tak layak gelar Pilkada 2024.
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Diperiksa, eks Ketua KPU Sebut Penyidik KPK Tanyakan Hal yang Sama Seperti 5 Tahun Lalu
- Komisi II Bakal Undang Mendagri-KPU Bahas Opsi Pelantikan Kepala Daerah Terpilih
- KPK Periksa Eks Ketua KPU hingga Plt Dirjen Imigrasi
- Wah, Ada Anwar Usman di Sidang Sengketa Pilkada 2024
- 14 Daerah di Sumut Tunggu Putusan MK terkait Hasil Pilkada 2024