KPU Tapteng Disarankan Minta Fatwa MA

Perintah MK agar KPU Tapteng melakukan verifikasi dan kalrifikasi ulang, lanjut Jeiry, harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memilih pasangan calon yang bersih.

Alasannya, kata Jeirry, jika sudah menjadi tersangka dan jika statusnya naik menjadi terdakwa, maka otomatis Sukran akan dinonaktifkan dari jabatannya. Lagi-lagi, dengan asumsi nantinya dia yang akan terpilih. Jika dinyatakan bersalah, dia akan dipecat. "Kalau seperti itu, pemerintahan akan terganggu, dana pemilukada yang besar, jadi sia-sia. Jadi jauh lebih baik jika dihentikan saja," ujarnya.

Dari pengalaman kasus Tomohon dan Boven Digoel, kepala daerah terpilih langsung dinonaktifkan begitu dilantik. "Otomatis, rakyat lah yang dirugikan. Anggaran pemilukada itu kan dari APBD, uang rakyat," ujarnya.

Apa payung hukumnya? Jeiry mengatakan, KPU Tapteng harus mencari terobosan. Antara lain, meminta fatwa ke MA. "Yang nantinya bisa menjadi acuan bagi KPU Tapteng membuat keputusan," terangnya.