KPU Tarik BW dan Adnan dari Tim Panelis Debat Capres

Direktur Program TKN Jokowi-Ma’ruf Aria Bima membenarkan hal tersebut. Menurut dia, sejak awal pihaknya sebenarnya sepakat bahwa BW dari sisi keilmuan dan pengalaman sangat tepat untuk menjadi panelis. Baru pada rapat terakhir muncul keberatan. ’’Mas BW pernah menjadi jubir dan tim ahli Anies-Sandi. Dan secara terbuka dia sudah menyatakan menjadi partisan, dalam satu pihak, maka kami sampaikan keberatan itu,’’ ucapnya

Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo angkat bicara tentang kesediaannya menjadi panelis dari unsur pimpinan KPK. Keputusan itu sudah didiskusikan dengan pimpinan lainnya. Namun, dia hanya datang untuk membantu menyusun pertanyaan bagi paslon. ’’Tapi tanggal 17 waktu debat kami tidak akan datang supaya tidak ada kesan kami ditarik ke politik,’’ ucapnya di sela pertemuan dnegan para panelis.

Kalaupun terpaksa datang, maka dia tidak akan duduk di kursi panelis. Melainkan menjadi tamu biasa seperti pimpinan lembaga lain. Lagipula, lanjutnya, pada dasarnya panelis boleh hadir atau tidak hadir saat debat berlangsung. Sebab, pertanyaan nantinya juga akan dibacakan oleh moderator, bukan panelis langsung.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan pihaknya menyampaikan poin-poin krusial terkait isu pemberantasan korupsi yang perlu dibahas. Poin itu diantaranya, KPK ingin ada pembahasan terkait penguatan landasan hukum pemberantasan korupsi ke depan melalui perubahan UU Tipikor. Sejauh ini, landasan itu masih belum sesuai standar internasional UNCAC.

Selain itu, KPK berharap ada pembahasan tentang strategi pemberantasan korupsi dan fenomena korupsi pada sektor penegakan hukum. Termasuk perhatian terhadap reformasi secara serius untuk instansi penegak hukum. Maraknya korupsi perizinan dan fenomena korupsi di pengadaan infrastruktur juga menjadi poin yang disiapkan KPK dalam pembahasan itu.

Di luar itu, KPU mengubah rencana sosialisasi visi misi atau pradebat 9 Rabu (9/1) mendatang. ’’Sudah diputuskan, silakan dilaksanakan sendiri-sendiri di tempat dan waktu yang mereka tentukan sendiri,’’ ucap Arief Budiman. Dia beralasan, KPU kerepotan bila harus memfasilitasi keinginan masing-masing tim kampanye dalam hal format sosialisasi visi misi. (byu/tyo/ali)