KPU Tegas Soal Aturan Ini, Pemilu Wajib Dilaksanakan
![KPU Tegas Soal Aturan Ini, Pemilu Wajib Dilaksanakan](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/watermark/2017/02/07/259ac2f8218bdaada38ace86dace3508.jpg)
jpnn.com, JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak mengatur soal penundaan pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali itu.
Hal itu disampaikan melalui memori banding tambahan KPU terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
Komisioner KPU Mochammad Afifuddin mengatakan penundaan pemilu secara serta-merta tak bisa dilakukan karena tak sesuai undang-undang.
"Permohonan penangguhan pelaksanaan putusan serta-merta... b. Dalam UU Pemilu tidak dikenal alasan penundaan Pemilu, tetapi hanya pemilu lanjutan dan pemilu susulan, dengan pemberlakuan khusus dalam pasal 431 dan pasal 432 UU Pemilu," kata Afifuddin dalam jumpa pers di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (24/3).
Dalam memori banding itu, KPU juga mengatakan pemilu adalah amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945.
Pasal itu menyatakan pemilu wajib dilaksanakan lima tahun sekali dan tidak dapat ditunda.
KPU juga mengungkap Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melaksanakan mediasi selama proses hukum. KPU menilai PN Jakpus melanggar pasal 3 ayat (3) Perma 1/2016.
"Ini penting kami sampaikan ke publik mediasi belum dilakukan," ucap Afif. (Mcr8/jpnn)
KPU menegaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) tidak mengatur penundaan pemilu.
- KLB Gerindra Putuskan Prabowo Maju Capres 2029, Haryara Tambunan Merespons, Simak
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Ketua KPU Barito Utara Sebut Sudah Jalankan Seluruh Aturan Pilkada
- Johanis Tanak Nilai Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Bertentangan dengan UU
- Agustina-Iswar Ditetapkan Sebagai Wali Kota-Wakil Wali Kota Semarang, Langsung Tancap Gas
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029