KPU Tegaskan, Penggunaan IT untuk Transparansi

jpnn.com - JAKARTA – Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman, menilai tidak ada yang salah dengan langkah lembaganya menggunakan sistem informasi teknologi (IT) dalam pelaksanaan pemilihan presiden 2014.

Karena penggunaan IT sepenuhnya bertujuan guna memberi akses kepada masyarakat agar ikut memantau pelaksanaan pemilu sepenuhnya.

"Kami meyakini apa yang kami lakukan sudah sesuai dengan undang-undang. Tidak ada yang salah. Penggunaan IT sebagai alat penunjang bagi kami,” ujarnya di sela-sela sidang dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan presiden yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Jakarta, Jumat (14/8) petang.

Menurut Arief,  lewat pemanfaatan IT, KPU mampu memberi informasi terkait pemilu lebih cepat kepada masyarakat. Contohnya terkait sistem daftar pemilih (Sidalih), masyarakat dapat dengan mudah mengetahui apakah dirinya sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum dalam laman resmi KPU.

“Itu orang tinggal mencari saja, langsung keluar orang yang dimaksud terdafat di kecamatan mana atau TPS (tempat pemungutan saura,red) mana. Jadi sangat membantu,” katanya.

Demikian juga dengan sistem scanning formulir berita acara hasil pemungutan suara dari TPS, menurutnya juga sangat membantu memenuhi azas transparansi dan keterbukaan informasi publik.

“Jadi masyarakat bisa mengetahui dengan cepat berapa perolehan masing-masing pasangan calon,” katanya.

Meski memanfaatkan IT secara maksimal, KPU kata Arief tetap menggunakan pola penghitungan manual dalam rekapitulasi suara hasil pemilihan presiden. Hal tersebut dilakukan karena sesuai dengan perintah perundang-undangan.