KPU Temukan DPT Ganda

JAKARTA- Persoalan mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digelindingkan mantan Kapolda Jatim Irjen Pol Herman Surjadi Sumawiredja dan disambut sejumlah partai politik, semakin rumit. Pasalnya, data DPT yang dipersoalkan sejumlah partai dan dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) ternyata berbeda dengan data yang dimiliki Direktorat Jenderal Adminstrasi Kependudukan (Ditjen Adminduk) Depdagri. Dengan kata lain, ada dua data DPT yang berbeda. Hal ini diketahui setelah KPU melakukan pengecekan data bersama dengan pegawai pada Ditjen Adminduk Depdagri di gedung KPU, Jumat (20/3).

 

Hanya saja, Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary belum mendapatkan kepastian, data DPT mana dari dua data itu yang dipergunakan sebagai data DPT pada pilkada gubernur Jawa Timur beberapa waktu lalu. Hafiz mengatakan, pihaknya bersama Ditjen Adminduk Depdagri telah menelisik data DPT Kabupaten Bangkalan yang diduga telah dimanipulasi dan dipersoalan sejumlah partai politik.

 

"Kita belum tahu, data DPT yang mana yang dipakai dalam pilkada Jawa Timur itu, apakah DPT yang dipersoalkan parpol itu atau yang ada di KPU, yang sumbernya dari Ditjen Adminduk," ungkap Abdul Hafiz Anshary di kantor KPU, Jakarta, Jumat (20/3).

 

Sementara, terkait dengan DPT Kabupaten Sampang yang dilaporkan ke KPU oleh aliansi sejumlah partai yang tergabung dalam Poros Kebenaran pada Kamis (19/3) lalu, Hafiz mengatakan, DPT yang diserahkan tersebut tidak ditandatangani oleh petugas Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS). Mestinya, DPT yang resmi ada tanda tangan petugas KPPS. Lebih lanjut dikatakan, pihaknya akan melakukan pengecekan lebih lanjut terkait asal-usul data DPT yang dipersoalan sejumlah partai tersebut. "Kalau ternyata bukan data dari KPU, berarti semua yang diisukan itu tidak benar, bohong semua," ujarnya. Sebaliknya, kalau ternyata datanya berasal dari KPU, Hafiz berjanji akan menyerahkan persoalan itu ke kepolisian karena merupakan bentuk penyimpangan.