KPU Tetapkan DPT Pilkada 2 Oktober

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meyakini, potensi terabaikannya hak pemilih dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dapat diminimalisir.
Pasalnya, penyelenggara pemilu telah menyiapkan mekanisme khusus, demi menjamin terpenuhinya hak-hak pemilih, hingga tiga hari menjelang pemungutan suara 9 Desember mendatang.
“Apabila ada yang tidak terdaftar tetap ada ruang, orang tersebut bisa mengomunikasikan ke KPU kabupaten/kota. Misalnya untuk teman-teman pemilih yang pindah tempat memilih, itu masih dimungkinkan hingga H-3,” ujar Ferry, Kamis (2/7).
Meski mekanisme pemenuhan hak pemilih dimungkinkan hingga tiga hari menjelang pemungutan suara, KPU kata Ferry tetap memandang perlu tahapan pemutakhiran data pemilih dilakukan secara profesional. Pasalnya, jika banyak yang terabaikan, maka akan sangat merepotkan KPU nantinya.
“Jadi satu tahapan yang harus serius kami kawal yaitu pemutakhiran data pemilih. Karena ini berkaitan langsung dengan pemilih. Prinsipnya, daftar pemilih harus betul-betul mutakhir, akurat dan valid,” katanya.
Menurut Ferry, nantinya hasil pemutakhiran data pemilih akan ditetapkan menjadi daftar pemilih sementara (DPS), 2 September. Kemudian dimutakhirkan kembali dan ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) pada 2 Oktober.
Meski DPT telah ditetapkan, KPU menurut Ferry masih membuka ruang bagi calon pemilih yang belum terdaftar. Mekanismenya lewat daftar pemilih tetap tambahan (DPTb) yang akan diumumkan panitia pemungutan suara (PPS) tingkat kelurahan/desa pada 7 November hingga 9 Desember. (gir/jpnn)
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah meyakini, potensi terabaikannya hak pemilih dalam pelaksanaan pemilihan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Puan Maharani: TNI Hanya Mengisi 15 Jabatan, Selain Itu Harus Mundur
- Hilangnya Iptu Tomi Marbun Janggal, Mangihut Sinaga Minta Irwasum Turun Tangan
- Bahlil Lahadalia Safari Ramadan, Tekankan Implementasi Pasal 33 UUD 1945
- Banyak Korban Investasi Bodong, Gilang Ingatkan Jampidum dan Polri Soal Keadilan
- Isu Reshuffle Kabinet Menguat, Dasco Menghubungi Orang Istana, Apa Hasilnya?
- Dasco Sebut Revisi UU TNI Cuma Bahas 3 Hal, Satunya soal Usia Pensiun Prajurit