KPU Tetapkan Pilkada Gunakan Tanda Coblos

PALEMBANG -- Meski Undang-Undang (UU) pemilu yang baru menyatakan bahwa pilkada termasuk rezim pemilu, namun tidak secara otomatis panandaan pemberian suara pilkada mengikuti pemilu yang menggunakan tanda contreng. Berdasar hasil rapat KPU Pusat dengan seluruh KPUD se-Indonesia, diputuskan pemberian suara pada pilkada tetap menggunkan tanda coblos.

“Pakai sistem coblos. Keputusan tersebut diambil dalam rapat antara KPU Pusat dengan KPUD se-Indonesia,” ujar anggota KPUD Sumatera Selatan (Sumsel) Divisi Sosialisasi Ong Berlian, kemarin.

Ong menjelaskan, memang ada perbedaan regulasi pelaksanaan pemilu dan pilpres, dengan pelaksanaan pilkada. Jika pemilu dan pilpres menggunakan Undang Undang (UU) No 10 Tahun 2008 tentang pemilu DPR, DPD, dan DPRD dan UU No 42/2008 tentang Pemilihan umum presiden dan wakil presiden, maka  untuk pilkada tetap menggunakan ketentuan yang diatur UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Dikatakan, berdasarkan rapat di KPU Pusat, sistem coblos dipilih lantaran cara mencontreng masih memerlukan regulasi baru. Sedangkan untuk melakukan perubahan regulasi harus menunggu keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sementara, untuk proses pembuatan Perppu sudah tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar.