KPU: Tiga Daerah Ini Tak Perlu Koreksi Anggaran Pilkada

jpnn.com - JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat), Blitar (Jawa Timur) dan Timor Tengah Utara (Nusa Tenggara Timur), tidak perlu dikoreksi. Meski sebelumnya, menurut Arief, anggaran ditetapkan untuk empat pasangan calon dan sekarang ketiga daerah ini hanya terdapat satu pasangan calon.
Menurut Arief, lebih baik pencairan anggaran Pilkada tahap kedua yang tidak perlu dilakukan di ke tiga daerah tersebut. Namun langkah tersebut sebaiknya dilakukan, setelah terlebih dahulu dilakukan penghitungan lebih lanjut.
“Di tiap daerah kan beda-beda, ada daerah yang tahap pertamanya dicairkan 40 persen, tapi ada juga yang sudah dicairkan sampai 70 persen. Blitar misalnya, sudah cukup banyak. Nah kalau dihitung misalnya harus ada koreksi, saya usulkan tidak usah dikoreksi, tapi pencairan tahap ke dua itu kemudian tidak dicairkan. Kalau memang tahap pertama sudah cukup. Tapi kalau tidak cukup, tetap harus dicairkan tepat waktu,” ujar Arief, Selasa (6/10).
Arief mengemukakan pandangannya, karena untuk pemenuhan anggaran pilkada, KPUD di tiga daerah sebelumnya diperkirakan jumlah pasangan calon (paslon) lebih dari satu, bahkan hingga empat paslon. Artinya, anggaran untuk melaksanakan kampanye, alat peraga kampanye, bahan kampanye, selalu dikalikan dengan jumlah paslon tersebut.
“Nah karena satu paslon saja, mereka diminta melakukan koreksi terhadap anggaran itu. Teman-teman (KPUD) di tiga daerah bertanya, apakah harus mengoreksi sekarang. Kami katakana tidak usah dikoreksi, karena toh tidak dipakai pun kan pas bagian pertanggungjawaban bias dikembalikan (anggaran yang tidak terpakai, red),” ujar Arief.(gir/jpnn)
JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menilai anggaran pemilihan kepala daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya (Jawa Barat),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Rapat di DPR, Imparsial Kecam Pengangkatan Mayor Teddy Jadi Seskab
- Gubernur Sulteng Anwar Hafid Minta OPD Gerak Cepat
- Melchias Mekeng DPR: Pupuk Bersubsidi Harus Dijual Langsung di Desa
- Berkaca dari Kasus PT Sritex, Pemerintah Diminta Perhatikan Industri Padat Karya
- KontraS Minta DPR Menghentikan Pembahasan Revisi UU TNI
- Perintah Bu Mega, Kepala Daerah dari PDIP yang Belum Retret Ikut Gelombang Kedua