KPU Usahakan Sertifikat ISO Untuk Sidalih

Dalam sambutannya, Husni juga mengapresiasi kinerja Kemendagri dan Kementerian Luar Negeri yang menyerahkan DP4 lebih awal. “Ke depan kerja sama ini harus kita teruskan dan tingkatkan kualitasnya tanpa mengurangi independensi dan kemandirian KPU,” ujarnya.

Langkah ini diperlukan, karena KPU menurutnya, masih sangat membutuhkan informasi dari Kemendagri terkait perkembangan perekaman KTP elektronik, selama proses pemutakhiran data pemilih. “Kami berharap Kemendagri masih mau berbagi informasi, apakah data hasil penyisiran yang dilakukan KPU sudah terekam atau belum oleh Kemendagri sehingga ketunggalan data Kemendagri dan ketunggalan data KPU benar-benar terjamin,” ujarnya.

Sementara itu Mendagri Gamawan Fauzi, menyatakan penyerahan DP4 merupakan tahapan penting dalam proses pemutakhiran dan penetapan daftar pemilih. Karena itu, ia menjamin akurasi data dalam DP4 tersebut. Sebab data kependudukan yang diberikan pemerintah kepada KPU, merupakan data base penduduk kabupaten/kota yang sudah diintegrasikan dengan hasil perekaman KTP elektronik.

Menurutnya sebelum data diserahkan, Kemendagri lebih dulu meminta bupati/walikota melalui dinas terkait, sebanyak tiga kali, menyempurnakan data base kependudukan dengan hasil pelayanan pendaftaran penduduk serta tambahan dan pengurangan penduduk akibat kelahiran, kematian, dan pindah alamat.