KPU Wajib Klarifikasi Data Pemilih Fiktif
Rabu, 30 Mei 2012 – 10:41 WIB

KPU Wajib Klarifikasi Data Pemilih Fiktif
KPU DKI Jakarta dinilai lemah menjalankan tugas pada tahapan Pilkada 2012. Carut marut daftar pemilih sementara (DPS) akibat tidak teliti dalam menyeleksi calon pemilih. Banyaknya nomor induk kependudukan (NIK) sama atas nama berbeda merupakan contoh konkret lembaga yang menjadi wasit pesta demokrasi itu tidak bekerja maksimal. Dengan kata lain, upaya menyelesaikan persoalan tersebut membutuhkan inisitif KPU DKI. “Kalau ini hanya dijadikan permasalahan oleh kalangan tertentu saja, justru menimbulkan kesan bahwa KPU hanya takut terhadap parpol tertentu. Seharusnya menjunjung tinggi untuk menyelenggarakan proses demokrasi secara baik dan benar,” tandas Sugiyanto.
Wakil Ketua DPW PAN DKI Jakarta Sugiyanto menegaskan, KPU DKI harus segera mengundang seluruh parpol untuk menyelesaikan carut-marutnya DPS.
"Persoalan ini harus segera diungkapkan oleh KPU secara gamblang. Jangan sampai persoalan ini hanya menjadi persoalan beberapa partai saja," ujar dia, Selasa (29/5).
Baca Juga:
Sementara itu, pertemuan antara KPUD dan beberapa parpol di Hotel Aryaduta bersama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Panwaslu kemarin dinilai telah menjadi preseden bagi penyelenggaraan Pemilukada Jakarta.
KPU DKI Jakarta dinilai lemah menjalankan tugas pada tahapan Pilkada 2012. Carut marut daftar pemilih sementara (DPS) akibat tidak teliti dalam menyeleksi
BERITA TERKAIT
- Besok, Partai Gelora Gelar Pelantikan Pengurus DPP dan DPW Periode 2024-2029
- Bendera PSI Perorangan Berkibar di Sejumlah Ruas Jalan Jakarta
- Patuh Instruksi Megawati, 4 Kepala Daerah PDIP di Jawa Barat Tak Ikut Retret
- Kader PDIP Bupati Brebes Tetap Ikut Retret: Demi Kepentingan Masyarakat
- 19 Kepala Daerah PDIP di Jateng Absen dari Retret Akmil, Tunggu Arahan Megawati
- PSI Instruksikan Kepala Daerah Melayani Rakyat, Bukan Partai