KPU Wajib Klarifikasi Data Pemilih Fiktif

Kata Sugiyanto, pertemuan untuk membahas daftar pemilih tetap tersebut tidak bisa dipungkiri mengesankan penetapan daftar pemilih tetap didikte oleh parpol. "Walau belum tentu benar, tetap saja kesan KPUD sebagai penyelenggara Pemilukada mengakomodasi kepentingan partai politik sangat terasa," katanya. Upaya mempertemukan antara partai politik, Disdukcapil, Panwaslu dan KPUD di satu meja, sebenarnya sebuah terobosan agar Pemilukada Jakarta terselenggara dengan baik. Namun, pria berkacamata ini menambahkan, daftar pemilih tetap seharusnya ditetapkan secara tegas dengan merujuk data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurutnya, pertemuan itu bisa meminimalisasi potensi kisruh dari para peserta pemilukada terkait DPT. Hanya, dia menyebut pertemuan tersebut harus benar-benar menghasilkan komitmen agar masing-masing partai peserta Pemilukada Jakarta tidak lagi mempermasalahkan DPT di kemudian hari. "Penetapan DPT memang menjadi salah satu titik krusial dalam pemilukada. Hemat saya, pertemuan di Aryaduta bisa menjadi jalan untuk meminimalisasi potensi keributan-keributan di sekitar pemilukada nanti. Tapi, itu sangat tergantung dengan komitmen mereka yang hadir," tandasnya.

Ketua DPD Gerindra DKI M Taufik menegaskan, setelah KPU menuntaskan kisruh DPT, secepatnya bisa dilanjutkan dengan penetapan DPT. “Lebih cepat lebih baik. KPU segera memberikan data pemilih. Walaupun kami berikan waktu hingga tanggal 31 Mei,” ungkap dia.

Terkait dengan dilaporkannya Dinas Dukcapil DKI terkait dengan indikasi penggelembungan data pemilih, Taufik menegaskan, pihaknya bisa mempertimbangkan adanya pencabutan laporan bila pejabat terkait bisa memaparkan secara gamblang. Sehingga bisa membuktikan data pendudukan potensi pemilih pemilu (DP4) tidak terindikasi manipulasi. (rul/wok/tir)