KPUD Belum Siap Pilkada, Banyak Posisi Masih Kosong
Kamis, 29 Desember 2011 – 07:48 WIB

KPUD Belum Siap Pilkada, Banyak Posisi Masih Kosong
DIPERCEPATNYA jadwal pemungutan suara di DKI Jakarta pada Rabu, 11 Juli 2012, memaksa KPU Provinsi DKI Jakarta, harus bergerak cepat. Sayangnya, sejumlah aktivitas di kantor lembaga penyelenggara pemilu itu, terbilang belum sibuk. Berbeda seratus derajat dengan kantor Panitia Pengawas Pemilu DKI, yang dikomandani Ramdansyah. “Kami beda dong, dengan mereka (Panwaslu). Kami bekerja sesuai aturan, ada tahapannya. Masa kami, harus lakukan penyuluhan pemilu di luar jadwal, bisa kena, ditanyai dananya dari mana nanti,” terang anggota KPU Provinsi DKI Jakarta Aminullah, Rabu (28/12). Jabatan yang lowong di antaranya untuk posisi eselon III dan IV. Seperti kepala sekretariat di tingkat kotamadya, maupun kasinya. Adapun kepala sekretariat yang saat ini masih lowong, yakni di KPU Jakarta Timur, Pulau Seribu dan Jakarta Pusat.
Berbeda dengan fungsionaris yang bekerja berdasarkan tahapan yang telah disusun, untuk urusan kesekretariatan, tampaknya harus lebih cepat berbenah. Apalagi mereka merupakan ujung tombak di balik layar, kesuksesan dan kelancaran pesta demokrasi. Baik itu urusan logistik, surat menyurat, honor dan sebagainya.
Baca Juga:
Sejumlah posisi, baik itu di tingkat provinsi, maupun kotamadya banyak yang lowong. Dikonfirmasi mengenai hal itu, Kepala Sekretariat KPU Provinsi DKI Jakarta Achmadi tidak membantah. “Memang banyak posisi yang masih lowong, kami akan bergerak cepat agar posisi itu bisa diisi. Mengingat pemungutan suara tinggal beberapa bulan lagi,” terang Achmadi.
Baca Juga:
DIPERCEPATNYA jadwal pemungutan suara di DKI Jakarta pada Rabu, 11 Juli 2012, memaksa KPU Provinsi DKI Jakarta, harus bergerak cepat. Sayangnya,
BERITA TERKAIT
- Sahroni Usul KPK Buat Aturan Penahanan Gaji-Promosi Jabatan Bagi Pejabat Tak Lapor LHKPN
- Gubernur Herman Deru Instruksikan Bawaslu Sumsel Awasi Ketat PSU Pilkada Empat Lawang
- Mudik Gratis, PSI Berangkatkan Ratusan Pemudik Naik Bus dan Kereta
- Soal Restu PDIP untuk Junimart Jadi Dubes RI, Deddy: Silakan Tanya ke Mbak Puan
- Kepala Daerah Tak Dilantik Bersamaan, Revisi UU Pemda & Pilkada Dimungkinkan
- Wakil Ketua MPR Eddy Soeparno Dorong Revisi Undang-Undang Pengelolaan Sampah