KPUD Dituding Terseret Politik

Dalam kasus seperti ini, lanjut Jerry, memang posisi Rudolf menjadi sangat lemah. Tidak ada cara lain kecuali dia melakukan gugatan. Hanya saja, proses hukum juga tidak akan mampu menganulir keputusan KPUD karena proses hukum memerlukan waktu lama. Kalau toh misalnya proses hukum memenangkan Rudolf, bisa jadi pilkada sudah selesai. "Lantas buat apa  mengajukan gugatan? Tapi ya memang hanya itu yang bisa dilakukan," cetusnya.

Adakah cara lain yang bisa ditempuh Rudolf, misal minta dukungan publik tapi dia harus membuktikan bahwa dia memang lulusan SMA Penabur Sukabumi? Jerry mengatakan, desakan massa tetap tidak akan efektif. KPUD Medan juga pasti tidak mau menuruti penundaan pilkada, karena polemik ini KPUD sendiri yang memulainya. Jika Rudolf memang lulusan SMA itu, bisa saja Rudolf mengundang bekas teman-teman seangkatannya di SMA Penabur itu untuk memberikan testimoni bahwa dia benar lulusan sekolah itu.

Namun, kata Jerry, cara testimoni teman-temannya Rudolf itu juga tak akan menjadi pelengkap persyaratannya maju di pilkada. "Karena yang dibutuhkan untuk persyaratan adalah ukuran-ukuran legal, bukan kesaksian orang per orang. Dan Rudolf sekarang sudah dicoret," cetus Jerry.

Jerry menyarankan Rudolf untuk mengajukan pengaduan ke Bawaslu di Jakarta. Pasalnya, legitimasi Panwas pilkada di daerah masih dipertanyakan keabsahan pembentukannya. Hanya saja dia mengingatkan Rudolf agar jangan terlalu berharap juga terhadap Bawaslu. Pasalnya, jika Bawaslu bergerak dan menemukan indikasi pelanggaran etik KPUD Medan, juga tak akan menganulir keputusan KPUD Medan yang sudah mencoret pencalonannya. (sam/jpnn)