KPUD Jatim Dicurigai Jadi Bagian Kartel Politik

jpnn.com - JAKARTA - Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens menilai ada kartel politik dalam pilkada Jawa Timur (Jatim). Hal ini terlihat dari upaya penjegalan bakal pasangan cagub Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawireja.

"Politik kartel itu satu kategori dengan political crime. Ini jelas pelanggaran pemilu, bukan kesengajaan," ujar Boni dalam acara diskusi bertajuk "Menguak Kecurangan Pilkada di Indonesia" di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Kamis (1/8).

Menurut Boni, di wilayah Jatim memang rentan dengan mafia politik. Ia pun yakin anggota KPUD Jatim memang terlibat dalam upaya menjegal pasangan Khofifah-Herman.

Bukan hanya itu, Boni bahkan yakin Ketua KPUD Jatim ikut terlibat dalam praktek tersebut. "Saya yakin bukan hanya ketiga dari anggota KPUD yang dicopot itu, tetapi ketuanya pun harus bertanggung jawab," ujarnya.

Lebih lanjut, Boni berharap putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang menyebut adanya pelanggaran kode etik oleh KPUD Jatim dapat menjadi pelajaran untuk penyelenggaraan pemilu tingkat nasional.

"Harapan kita, praktik-praktik politik kartel semacam ini tidak terjadi lagi, tidak boleh ada permainan," tegasnya.

KPUD Jatim tidak meluluskan pasangan Khofifah-Herman untuk maju sebagai calon pasangan gubernur Jatim. Namun, DKPP memutuskan bahwa Khofifah-Herman memenuhi persyaratan pencalonan dan bisa mengikuti pilkada Jatim. (dil/jpnn)