KPUD Tapsel Juga Bermasalah

JAKARTA - Mirip dengan persoalan di seputar pilkada Tapanuli Utara (Taput), Sumut, dimana KPUD Taput tidak kompak, KPUD Tapanuli Selatan (Tapsel) juga terpecah. Anggota KPUD Tapsel Fitri Leniwati malah menjadi saksi yang diajukan pihak pemohon dalam persidangan sengketa pilkada Kabupaten Padang Lawas di gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (22/12). Sengketa Perkara No. 55/PHPU.D-VI/2008 ini dimohonkan oleh pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Padang Lawas Rahmad Pardamean Hasibuan dan Aminusin M Harahap. Pilkada Padang Lawas masih diselenggarakan oleh KPUD Tapsel karena kabupaten baru hasil pemekaran itu belum terbentuk KPUD.   

Fitri dalam kesaksiannya membeberkan sejumlah tahapan pilkada yang menurutnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dijelaskan perempuan berjilbab ini, kinerja KPUD sangat tidak optimal karena selain mengurus pilkada Padang Lawas, pada saat yang bersamaan juga mempersiapkan tahapan pilkada Padang Lawas Utara dan pilkada Tapsel.

Untuk menjalankan tugas, KPUD Tapsel lantas membentuk kesekretariatan KPUD di Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Saat membentuk PPK dan PPS, dana untuk horor mereka juga belum jelas. Padahal, mereka punya tugas untuk pemutahiran data pemilih. "Karena persoalan SDM dan belum lancarnya soal dana, ada sejumlah penduduk yang belum terdaftar," ujar Fitri. Sidang dipimpin majelis hakim MK Moh Alim, dengan anggota Abdul Mukti Fajar dan Ahmad Sodiqi.

Jarak tempuh dari Padangsidempuan ke Padang Lawas yang memakan waktu berjam-jam juga menjadi salah satu sebab tidak optimalnya kinerja KPUD. "Apalagi anggota KPUD dibagi untuk menyelenggarakan pilkada di tiga daerah," ucap Fitri. Dia juga mengatakan, proses sosialisasi agar masyarakat mau datang ke PPS untuk mendaftar sebagai pemilih, juga sangat minim.