Kran Impor Garam Industri Dibuka, Ini Respons HKI Kepri
jpnn.com, BATAM - Kebijakan Pemerintah yang merestui impor garam idustri mendapat tanggapan positif dari para pelaku usaha industri.
"Sebetulnya garam industri di import itu kadarnya naclnya atau kandungan natrium clorida di atas 97 persen. Yang mana smpai saat ini di Indonesia belum mampu memproduksi garam seperti itu," kata Wakil Ketua Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Kepri Tjaw Hoeing, Sabtu (17/3).
Untuk kasus Batam, Garam industri hanya diproduksi di Denmark, Amerika dan Jerman yang masuk melalui pelabuhan transhipment di Singapura.
"Aturan yang ada kan saat ini harus ada rekomendsi perindustrian, kemudian Kementerian Kelautan dan Perikana baru persetujuan impor dapat diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan. Prosesnya memakan waktu yang sangat lama," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan peraturan pemerintah (PP) soal peralihan kewenangan pemberian rekomendasi impor garam industri sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo.
Peralihan kewenangan tersebut dimaksudkan pemberian rekomendasi sebelumnya dilakukan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, kini menjadi kewenangan Menteri Perindustrian.
"Dengan terbitnya PP garam industri, kami mengharapkan proses perizinan yang lebih mudah dan cepat. Apalagi kendalinya ada di kementrian perindustrian yg benar-benar tahu akan kebutuhan dari masing-masing industri," pungkasnya.(leo)
Kebijakan Pemerintah yang merestui impor garam industri mendapat tanggapan positif dari para pelaku usaha industri.
Redaktur & Reporter : Budi
- Menilik Peluang Menang Para Calon Wali Kota Batam Versi Survei Indikator Politik
- Pencinta Kuliner Merapat, Hotel di Batam Ini Hadirkan Dimsum All You Can Eat
- Aliansi Mahasiswa di Batam Laporkan Amsakar Achmad ke Bareskrim Polri, Ini Masalahnya
- Polda Riau Buru Wanita Pemasok Pakaian Bekas di Batam dan Sumatra
- Gudang Barang Bekas Ilegal di Batam Digerebek, Polisi Buru Pemasok
- Kecewa, Anggota Komisi VI DPR Minta M Rudi Mundur dari Jabatan Kepala BP Batam, Ini Penyebabnya