Kredibilitas Pansel Dirjen Bea Cukai Diragukan

jpnn.com - JAKARTA - Panitia seleksi (pansel) jabatan Dirjen Bea Cukai Kementerian Keuangan RI, yang berasal dari internal Kemenkeu diragukan banyak pihak. 

Salah satunya dari Direktur Centre For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi yang menilai, pansel tidak akan objektif menyeleksi calon hingga didapatkan yang mumpuni.

"Kalau pansel diambil dari Kemenkeu ya hasilnya sudah pasti orang-orang mereka yang menang. Saat ini yang menentukan Dirjen adalah Pansel sehingga seharusnya benar-benar diisi oleh orang-orang independen," kata Uchok di Jakarta, Kamis (19/3).

Uchok juga mendesak Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) meneliti laporan harta kekayaan calon Dirjen Bea Cukai. "Calon yang mendaftar, juga harus berani menjelaskan darimana sumber kekayaannya," tandasnya.

Menkeu Bambang sendiri juga tak lepas dari sorotan. Sekretaris Pusat Kajian Kebijakan Keuangan Nasional (PK3N), Rizal Sutomo mengharapkan Bambang tidak melakukan kesalahan yang sama dalam memilih jabatan setingkat eselon satu di kementeriannya. 

Seperti yang terjadi dalam proses seleksi lelang jabatan Dirjen Pajak baru-baru ini, yang dianggap hanya sekadar pencitraan, namun gagal menghadirkan sosok yang mampu mendorong pendapatan negara dari pajak tanpa menambah kesulitan baru terhadap masyarakat pada umumnya.

"Kami anggap pansel tersebut gagal. Jadi jangan sampai terulang lagi dalam pemilihan Dirjen Bea Cukai," tutur Rizal.

Kredibilitas serta kualitas Sumber Daya Manusia anggota Pansel lelang jabatan yang dibentuk oleh Kemenkeu menjadi salah satu hal yang paling krusial dan rawan sehingga perlu diberikan perhatian khusus oleh Menteri Bambang. Tanpa kualitas yang memadai, Rizal memastikan, pemilihan Dirjen Bea dan Cukai, akan menjadi proses formal namun tanpa kualitas.