Kriminalisasi Eksesif Kada Harus Dicegah

JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), Isran Noor mengatakan kepastian hukum akan menunjang iklim investasi di daerah. Makanya, kriminalisasi eksesif terhadap pelaksanaan kebijakan inovatif dan diskretif harus dicegah.

Isran yang juga bupati Kutai Timur ini mengakui sejumlah kasus yang menjerat bupati dan wali kota hanya karena menggunakan hak diskresi dalam menjalankan inovasi bagi pembangunan daerah. "Kepala daerah (Kada) menjadi sasaran proses viktimisasi (melakukan perbuatan dengan sengaja melawan hukum) karena dinilai telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dengan menjalankan inovasi atau diskresi dalam kerangka pencapaian akselarasi pembangunan daerah,” kata Isran dalam Executive Forum yang diadakan di Hotel Atlit Century, Jakarta (15/1).

Turut pula dalam diskusi ini, Juru Bicara KPK Johan Budi, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Bidang Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Ryaas Rasyid, Ketua Komunitas Pengusaha Anti Suap (KUPAS) Ai Mulyadi Mamoer, dan Ketua HIPMI Raja Sapta Oktahari dan Pengamat Hukum dari Universitas Indonesia, Indiarto Senoaji.

Menurut Isran, untuk menghindari adanya kriminalisasi terhadap kebijakan inovatif ini kepastian hukum harus ditegakkan. Kata dia, dengan adanya kepastian hukum maka iklim investasi di daerah juga akan terjaga.