Kriminalisasi Pemimpin Hasil Pemilu, Militer Myanmar Masih Mengaku Dukung Demokrasi

jpnn.com, NAYPIDAW - Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menegaskan kembali janjinya untuk mengadakan pemilu setelah kudeta bulan lalu.
Berbicara pada parade tahunan Hari Angkatan Bersenjata, dia berkilah bahwa tentara harus merebut kekuasaan pada 1 Februari karena tindakan melanggar hukum oleh Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), partai yang dipimpin Aung San Suu Kyi.
Dia menambahkan bahwa beberapa pemimpin partai telah dinyatakan bersalah melakukan korupsi dan tindakan hukum diambil untuk melawan mereka.
Kudeta militer di Myanmar itu mendapat protes dari para pemimpin dunia, Seken PBB Antonio Guterres dan Paus Fransiskus.
Presiden AS Joe Biden mengatakan dalam demokrasi, tentara tidak dapat membatalkan pemilu yang sudah disahkan oleh lembaga pemilihan umum. (ant/dil/jpnn)
Pemimpin junta Myanmar Min Aung Hlaing menegaskan kembali janjinya untuk mengadakan pemilu
Redaktur & Reporter : Adil
- RUU TNI Dinilai Mengancam Kebebasan, Demokrasi, hingga Negara Hukum
- Waka MPR Sebut Kolaborasi Harus Dilakukan untuk Wujudkan SDGs, HAM, dan Demokrasi
- Soal Indonesia Gelap, Wakil Ketua DPR: Sah Saja, Itu Bagian Aspirasi
- Pengamat: Pilkada Barito Utara Berjalan Baik, Sesuai Aturan yang Belaku
- Kuasa Hukum Tipagau Anggap Putusan MK Ini Jadi Langkah Menegakkan Keadilan di Mimika
- Biaya Pemilu Mahal, Rahmat Saleh Dorong Sistem e-Voting di Pesta Demokrasi 2029