Krisis Air Masih Berlanjut

Kalau sudah begitu keadaanya, harapan masyarakat untuk mendapatkan air bersih dengan murah dan mudah di 2012 sepertinya semakin mengecil. Karena tanpa adanya renegosiasi kontrak, hampir dipastikan harga air akan semakin mahal, dan di sisi lain jumlahnya semakin berkurang. Kontrak antara PAM Jaya dengan dua operator air yang berlaku saat ini, hanya berorientasi pada komersial semata. Sehingga, masyarakat dijadikan sebagai obyek sumber pendapatan dengan mengabaikan unsur pelayanan.

 

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana mendesak Sekda DKI menjelaskan kepada masayarakat, terkait pemberhentian Maurits Napitupulu. Kemudian juga soal pengangkatan Dirut PAM Jaya yang baru Sri Widayanto Kaderi, yang belakangan diketahui tanpa proses fit and proper test (uji kelayakan).

“Tanpa adanya penjelasan resmi, pasti akan membuat masyarakat kebingungan. Masyarakat akan terus mempertanyakan apa alasan pemberhentian, di tengah upaya renegosiasi kontrak PAM Jaya dengan dua mitra operatornya,” tuturnya.

Asisten Perekonomian dan Administrasi DKI Jakarta Hasan Basri Saleh menegaskan, tak ada yang aneh dengan penggantian Dirut PAM Jaya. Terkait tak adanya fit and proper test, hal itu memang tak perlu dilakukan. Sebab, sebagai orang dalam yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Teknik, Sri Widayanto Kaderi dianggap telah lulus uji kelayakan. “Lagi pula tak ada ketentuan Dirut PAM Jaya musti mengikuti fit and proper test,” ucapnya. (wok)