Krisis Global Ubah Asumsi Makro RAPBN 2009

JAKARTA - Krisis keuangan global dipastikan akan mengubah seluruh indikator asumsi makro dalam RAPBN 2009 yang sudah disampaikan pemerintah pada pertengahan Agustus silam. ''Otomatis semua sudah berubah. Namun, berbagai perubahan yang akan dilakukan tidak akan berguna, sepanjang pemerintah tidak sigap menyikapi persoalan. Sebab, yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan cepat,'' ungkap Dradjat Wibowo, anggota Komisi XI DPR RI kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/10).

Seperti diketahui, pemerintah mengajukan asumsi indikator ekonomi masin-masing pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan mencapai 6,2 persen, dan inflasi 6,5 persen.  Sedangkan Rupiah ditetapkan pada kisaran Rp. 9 100/dollar AS, SBI untuk tiga bulan sebesar 8,5 persen, dan harga minyak mentah 100 dollar AS/barrel.Produksi minyak (lifting) sebanyak 950 ribu barel/hari, sedangkan defisit APBN sebesar Rp99,6 triliun dan penerimaan pajak Rp726,3 triliun atau naik 19,2 persen.

Menurut anggota DPR yang juga pengamat ekonomi itu, berbagai asumsi pemerintah tersebut saat ini sudah tidak relevan lagi.''Begitu pula untuk perkembangan ke depannya,'' Dradjat menegaskan. Meski begitu, sejauh ini Dradjat mengaku belum bisa memperkirakan besaran perubahan yang akan terjadi. ''Karena hal itu masih harus dikaji lebih mendalam, sembari memperhatikan perkembangan krisis global,'' Dradjat menandaskan.

Politisi dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini, menyarankan agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan uang yang terlalu ketat dengan menaikkan suku bunga bank. ''Kami sarankan agar Menkeu  dan Bank Indonesia membekukan kenaikan suku bunga bank,'' ujarnya. Dradjat mengakui, krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 telah menghantui bangsa Indonesia. ''Krisis 1998 ditandai dengan rontoknya nilai tukar rupiah, dan runtuhnya harga saham. Kondisi itu kemudian diperparah dengan krisis perbankan. ''Jadi, dalam krisis saat ini, belum ada kredit macet di perbankan. Dan kalau sampai itu terjadi, maka akan terjadi rush. Karena itu, kami menyarankan agar pemerintah tidak memberlakukan kebijakan uang ketat,'' Dradjat menandaskan. (aj/JPNN)