Krisis Listrik, Gubernur Surati Presiden Jokowi

jpnn.com - MATARAM – Gubernur NTB TGH. Muhammad Zainul Majdi sudah berkirim surat resmi kepada Presiden Jokowi terkait dengan darurat krisis listrik tanggal 20 November 2015 lalu. Dalam surat tersebut disampaikan pertumbuhan pemakaian listrik mencapai 15 persen per tahun dalam kurun waktu 2011-2014. Namun di sisi lain, penyediaan pertumbuhan listrik hanya 11 persen. Akibatnya terjadi defisit listrik.

“Sehingga kita berharap presiden bisa mendesak PLN merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35.000 MW sesuai RPJM tercantum dalam Nawacita pemerintahan Jokowi JK. Kita juga meminta kepada wakil NTB (DPR RI, red) di pusat agar bisa mengawal surat Gubernur itu,” ujar Asisten II Setda Pemprov NTB Lalu Gita Aryadi seperti dilansir Harian Radar Lombok (Grup JPNN), Kamis (28/1).

“Ini belum kita bicarakan terkait pembangunan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus), pariwisata, jasa dan lainnya kian pesat kedepan,” ucap mantan Kabag Humas Pemprov NTB itu.

Karena itu, agar KEK Mandalika Resort tidak terganggu dengan kondisi listrik, Pemprov sudah meminta kepada ITDC selaku pengelola untuk bisa membangun pembangkit listrik yang diperuntukkan bagi kawasan tersebut.

“ITDC sudah berjanji akan membangun pembangkit sendiri di kawasan tersebut,” sebutnya.

Menurut Lalu Gita Aryadi, krisis listrik di Pulau Lombok mengancam investasi dan pariwisata. Krisis listrik yang terus berkelanjutan di tahun 2016 dikhawatirkan akan bisa mengancam berbagai peluang investasi dan pariwisata di daerah.

“Sektor investasi dan pariwisata yang paling kita khawatirkan terkena imbas dari krisis listrik ini,” katanya.

Menurut Gita, sektor investasi dan pariwisata juga sangat bergantung dari kondisi listrik. Para investor yang berkeinginan untuk bisa menanamkan modal di NTB pasti akan mempertimbangkan kondisi kelistrikan ada. Demikian pula, dengan sektor pariwisata akan sangat merasakan imbas dari krisis listrik ada.