Kristiadi: Belum Ada Negara Bisa Mengalahkan Politik Identitas

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) J Kristiadi mengingatkan bahaya politik identitas.
Kristiadi bahkan menyebut hingga saat ini belum ada negara yang mampu menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat politik identitas.
Karena itu, politik identitas harus ditangani sedini mungkin.
Antara lain dengan saling bergandengan tangan seluruh elemen bangsa dan mengutamakan adu gagasan pada pelaksanaan Pemilu 2024.
"Politik identitas perlu dicermati secara serius untuk Pemilu dan Pilkada 2024."
"Belum ada satu negara pun di dunia yang bisa mengalahkan politik identitas," ujar J. Kristiadi di Jakarta, Selasa (27/12).
Kristiadi menyatakan pandangannya pada webinar 'Sosialisasi Indeks Kerawanan Pemilu 2024' yang diselenggarakan Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
Menurut dia, politik identitas masih menjadi ancaman pada Pemilu maupun Pilkada 2024.
Karena itu, politik identitas perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan kepemiluan.
Untuk meminimalisasi politik identitas, kata peneliti senior CSIS itu, pada pemilu mendatang semua pemegang kepentingan harus mendorong pesta demokrasi menjadi kontestasi yang penuh dengan adu gagasan.
Kontestasi pertarungan gagasan (debat) tersebut, kata dia, bertujuan untuk memuliakan kehidupan bersama.
Namun, dengan cacatan, hal-hal yang disampaikan mengandung kebenaran dan harus diakui oleh para kontestan.
"Tidak boleh ngotot, apalagi saling menjatuhkan dalam debat tersebut karena bertujuan untuk adu gagasan."
Anggota DKPP J Kristiadi mengatakan belum ada negara yang mampu mengalahkan politik identitas.
- Komisioner KPUD Barito Utara Diduga Langgar Etik & Aturan, Terancam Dipecat
- Agustinus Tenau Mengadukan Penyelenggara Pemilu Maybrat kepada DKPP
- Tutup Mata atas Aduan Ribka Tjiptaning, Sejumlah Komisioner KPU Jabar Diperingatkan DKPP
- Setuju Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dihapus, Eddy Soeparno: Bentuk Keadilan Demokrasi
- DKPP Periksa Ketua-Anggota KPU, Ini Perkaranya
- Rommy Minta Pengurus Partai Tobat, Wasekjen PPP Bereaksi Begini