Kriteria CJH yang Dipangkas akan Diubah

"Pemerintah Arab Saudi memberikan sinyal akan mengambil beban kerugian yang kita derita akibat pemberitahuan pemotongan kuota yang sangat mendadak", ungkapnya.

Mereka, imbuhnya, menyatakan bahwa seharusnya memang pihaknya tidak menikmati uang para CJH yang tidak jadi berangkat tahun ini. Sehingga hal tersebut menjadi sinyal positif atas pengembalian uang yang telah dikeluarkan. Misalnya untuk sewa tenda, ketering, pesawat yang lebih dari kuota pemotongan.

Namun, pihaknya masih menunggu keputusan final dari Pemerintah Arab Saudi meskipun kemungkinan tersebut sudah sangat kecil sekali. Sampai saat ini memang Pemerintah Arab Saudi belum mengeluarkan keputusan akhir mengenai permohonan pembatalan kuota dan persetujuan lainnya. "Akan tetapi, jika melihat kondisi disana dan memperhatikan penjelasan dari ad interim Menteri Haji Arab Saudi dan Wakil Menteri Haji, sepertinya jawabannya akan sama, tidak mungkin", terangnya.

Sementara itu, kegagalan lobi yang berujung pada pemotongan jatah haji 20 persen hingga 2016 memancing sejumlah reaksi dari parlemen. Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar diantara yang menyayangkan tidak adanya langkah serius Presiden SBY untuk turut memperjuangkan nasib umat Islam yang gagal menunaikan Ibadah haji mulai 2013 hingga 2016.