Kriteria Penerima Bansos APBD Masih Kabur

Pemda juga diminta agar mempertimbangkan rasionalitas dan kriteria yang jelas dengan memperhatian azas manfaat, keadilan, kepatutan, transparan, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat luas. "Penyediaan anggaran untuk bantuan sosial harus dijabarkan dalam rincian obyek belanja sehingga jelas penerimanya serta tujuan dan sasaran penggunaannya," demikian kalimat di Permendagri itu.

Hanya saja, di Permendagri itu tidak menyebutkan angka sebagai batasan, tidak juga menyantumkan kriteria penerima. Aturan itu menyerahkan masalah sistem dan prosedur penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja bansos, kepada kepala daerah, dengan menetapkan peraturan kepala daerah.

Seperti diketahui, masalah bansos sempat dibicarakan secara resmi antara KPK dan mendagri, yang dihadiri para gubernur dan bupati/walikota, di gedung KPK pada 5 April 2011.

Saat itu, Wakil Ketua KPK Moh Jasin menjelaskan, porsi dana bansos di sejumlah daerah jumlahnya cukup besar, tapi tidak jelas penyaluran dan pertanggungjawabannya. Untuk 2010, di seluruh daerah, alokasi pos bansos mencapai Rp48,4 triliun. Namun, tingkat penyelewengannya cukup tinggi. Di 2010 saja KPK menerima 98 pengaduan yang terkait dengan korupsi bansos.