Kritik Keberangkatan Para Pegawai Jamsostek ke Australia

jpnn.com - JAKARTA - Kabar berangkatnya beberapa pegawai PT Jamsostek ke Australia mendapat tanggapan beragaram dari beberapa kalangan. Politisi Golkar yang juga Anggota Komisi IX DPR RI, Poempida Hidayatullah misalnya. Dia menilai, tidak tepat jika Jamsostek memberangkatkan sejumlah pegawai ke Australia manakala kondisi politik antara Pemerintah Indonesia dan Australia memanas.

"Jamsostek tidak sensitif. Perjalanan itu harus dilihat untuk apa, apakah untuk kerjasama, jika untuk sekadar liburan jelas sangat tidak sensitif. Jika mau belajar studi banding juga tidak tepat, dengan sikap Australia terhadap Indonesia," tegas Poempida, saat dihubungi wartawan, Minggu (24/11).

Informasi yang beredar di kalangan wartawan, ada 15 pegawai Jamsostek diberangkatkan ke Australia pada hari Minggu (24/11). Mereka yang pergi kategori pegawai  'teladan'. Biaya kepergian mereka ke Negeri Kanguru semua atas biaya dari Jamsostek Pusat. Para pegawai yang pergi terdiri dari  tiga orang kepala kantor wilayah, tiga orang kepala kantor cabang kelas I, tiga kepala kantor cabang kelas II, tiga kepala kantor cabang kelas III, perwakilan pejabat eselon I Jamsostek pusat, dan beberapa panitia.

Peompida menilai, jika Jamsostek memberangkatkan pekerja dalam situasi sekarang, maka direksi Jamsostek kurang peka dan tidak sensitif. Belum lagi persiapan BPJS belum maksimal.  Padahal, jika tak ada persiapan matang, maka program itu akan bermasalah. "Perancis pernah mengalami defisit anggaran dan bankrut karena program semacam BPJS. Karena itu, persiapan matang harus dilakukan," tegasnya.

Selain itu, dia mengingatkan, dalam situasi ekonomi tengah sulit seperti sekarang ini, akan lebih baik direksi Jamsostek berpikir bagaimana menggerakkan sektor rill, membantu menciptakan lapangan pekerjaan. Dia menambahkan, sejak awal tahun hingga saat ini masih ada tiga juta penggangguran baru yang tidak bisa ditangani pemerintah. Sementara, Jamsostek memiliki dana besar yang seharusnya bisa diputar untuk membantu menekan angka pengangguran.

Kata Poempida, Komisi IX sudah menerima pengaduan dari para pekerja outsourcing Jamsostek. Dia minta direksi BUMN melaksanakan kesepakatan dengan DPR dalam raker beberapa waktu lalu. Pasalnya, Panja Outsourcing BUMN di Komisi IX DPR RI merupakan hak pengawasan yang setara kekuatannya dengan hak bujet dan hak legislasi yang dimiliki DPR RI.

Dia menegaskan, dengan keuntungan Jamsostek triliunan rupiah seharusnya tidak susah Jamsostek membayar gaji para karyawan alih daya dan alasan efisiensi direksi.  "Dalam kondisi darurat sekrang ini, hak pekerja jangan dimainkan, jangan pekerja outsourcing dizalimi," tandasnya.

Sementara itu, anggota Komisi IX lain, Rieke Diah Pitaloka juga meminta agar Jamsostek bisa lebih terbuka. Jika benar kabar ada 15 pegawai Jamsostek ke Australia di tengah masalah pekerja belum tuntas Jamsostek layak diaudit. "Masalah buruh pekerja saja belum tuntas," tegas Rieke.