Kritik Keras Fadli Zon soal Perpres Gaji Bu Mega Cs

Karena itu aneh sekali jika mereka  kemudian digaji lebih besar daripada pejabat eksekutif BPIP. "Lebih aneh lagi jika mereka semua tidak memberikan penolakan atas struktur gaji yang aneh ini," katanya. 

Kedua dari sisi etis. Fadli menegaskan, BPIP bukan BUMN atau bank sentral yang bisa menghasilkan laba.

Karena itu, tak sepantasnya gaji petinggi BPIP dipatok hingga ratusan juta. Bahkan, gaji presiden dan menteri pun tak setinggi Dewan Pengarah BPIP.

“Ini adalah lembaga non-struktural, kerjanya ad hoc, tapi kok kenapa standar gajinya bisa setinggi langit begitu?" katanya.

Ketiga dari sisi anggaran dan reformasi birokrasi. Fadli mengatakan, Presiden Joko Widodo selalu bicara mengenai pentingnya efisiensi anggaran dan reformasi birokrasi.

Itu pula sebabnya dalam kurun 2014-2017 ada 23 lembaga non struktural (LNS) berupa badan maupun komisi yang telah dibubarkan pemerintah. Mulai Dewan Buku Nasional, Komisi Hukum Nasional, Badan Benih Nasional, hingga Badan Pengendalian Bimbingan Massal (Bimas).

"Tapi, pada saat bersamaan, presiden justru malah terus menambah lembaga non-struktural baru," katanya. 

Sejak 2014 hingga kini, Fadli mencatat, melalui berbagai perpres setidaknya presiden telah meneken sembilan lembaga non-struktural baru, seperti Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Komite Ekonomi Industri Nasional (KEIN), hingga BPIP ini. "Jumlahnya memang hanya sembilan, tapi Anda bisa menghitung betapa mahalnya ongkos operasional lembaga-lembaga non-struktural baru yang dibikin Presiden Joko Widodo jika standar gaji pegawainya dibikin tak masuk akal begitu," ujarnya.