Kritik Keras Nizar Diarahkan ke Jokowi

jpnn.com, JAKARTA - Politikus Gerindra di DPR Moh Nizar Zahro menilai permintaan Presiden Joko Widodo kepada perwiraTNI-Polri agar ikut menyosialisasikan program dan kerja-kerja pemerintah sungguh tidak patut. Terlebih jelang tahun politik 2019.

"Jelang Pilpres 2019, Presiden Jokowi mulai kehilangan akal sehat. Hal yang tak patut dilaksanakan, oleh Jokowi tidak tabu untuk dilanggar, misalnya, memerintahkan TNI dan Polri untuk menyosialisasikan kinerja pemerintah," kata Nizar kepada JPNN, Sabtu (25/8).

Padahal, kata ketua DPP Gerindra ini, jelas sekali domain TNI adalah di bidang pertahanan, sedangkan domain Polri mengurusi keamanan. Untuk lebih jelasnya, Jokowi bisa mengkaji lagi UU TNI No.34/2004 dan UU Polri No. 2/2002.

"TNI dan Polri adalah alat negara, bukan alat kekuasaan, apalagi humas Istana. Janganlah menyeret-nyeret TNI dan Polri dalam gelanggang politik praktis," ucap politikus asal Madura ini.

Dia menambahkan, bila Jokowi ingin kinerjanya didengar lebih menggaung, mestinya cukup memerintahkan pembantunya di Kemenkominfo untuk lebih giat lagi menyosialisasikan keberhasilan pemerintah.

Sebelumnya Jokowi menyampaikan arahan khusus kepada perwira TNI-Polri untuk ikut menyosialisasikan program dan kerja-kerja pemerintah.

Arahan untuk personel pertahanan negara dan penegak hukum itu disampaikan Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta pada Kamis (23/8).

Pada forum itu hadir Menko Polhukam Wiranto, Menhan Ryamizard Ryacudu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.