Kritik Keras Politikus PKS soal New Normal, Ada 5 Catatan
Namun pesan ini tidak jelas ditujukan kepada siapa, apakah Menteri Kesehatan atau Gugus Tugas atau menagih dirinya sendiri sebagai komando tertinggi.
Hal itu, lanjutnya, semakin menunjukkan selama ini tidak ada koordinasi yang baik di jajaran pemerintah pusat.
Sementara komunikasi dengan daerah juga seperti dalam soal pengaturan transportasi yang simpang siur.
"Sudah begitu Presiden mengatakan daerah harus mampu mengendalikan penyebaran Covid-19 sebelum menerapkan new normal. Ini kan artinya lempar tanggung jawab," ucap Sukamta.
Ketiga, dari pernyataan presiden soal menagih target uji spesimen menunjukkan bahwa selama ini tes Covid-19 masih jauh dari optimal, karena hanya 2 kali yang bisa lebih dari 10 ribu uji spesimen.
Sementara angka-angka yang diumumkan setiap sore oleh Jubir Gugus Tugas tidak memberikan gambaran nyata penyebaran virus.
Bahkan banyak ahli epidemiologi yang mengkritik masalah tersebut. Itu artinya jika kurva Covid-19 yang tersaji hingga saat ini tidak bisa menjadi rujukan dalam membuat kebijakan pelonggaran karena masih terbatasnya pengujian yang dilakukan.
Keempat, masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR Sukamta menyampaikan kritik keras soal kebijakan new normal di tengah pandemi COVID-19 yang belum sirna.
- Di Hadapan Menhan-Panglima TNI, Legislator Bicara Kasus di Sumut, Prajurit Jangan Terpancing
- Kantor PKS Didemo Massa, Minta Kadernya Disanksi
- Datangi Markas PKS, Demonstran Menuntut Suswono Dipecat dari Partai
- Demo di Depan DPD PKS, Ikatan Santri Jakarta Minta Suswono Diadili
- Golkar DKI Siapkan Saksi TPS Mengawal Suara Ridwan Kamil-Suswono
- Anies Condong Kepada Pram-Doel, Militansi Kader PKS Untuk RIDO Dipertanyakan