Kritik KPU, KIPP Sampaikan Empat Poin tentang Pemilu
Manifesto Politik di Refleksi Ulang Tahun ke-13
Kamis, 19 Maret 2009 – 16:33 WIB
"Spektrum peran KIPP ke depan harus meliputi upaya untuk mendorong penyederhanaan demokrasi prosedural, melalui reformasi konstitusi maupun pembaharuan hukum," ungkap Mulyana dalam lanjutan paparannya, sembari mencontohkan beberapa hal yang menurutnya masih absurd dan rawan konflik hukum dalam pelaksanaan pemilu kali ini.
"Yang perlu digarisbawahi adalah, jangan sampai itu suara rakyat dilecehkan. Masa misalnya, betapa rakyat yang sudah menjalankan haknya dengan mengikuti proses pemilihan yang hanya sekali lima tahun, kemudian suaranya harus tidak sah gara-gara surat suara rusak yang tidak diamankan sebelumnya lantaran ketidaktegasan aturan. Itu kan sama dengan melecehkan suara rakyat namanya," ujar Mulyana pula kepada wartawan usai berorasi.
"Saya di sini bukan bermaksud menanamkan pesimisme atau apa, tapi agar kita lebih siap saja mengantisipasi apa yang bisa terjadi dalam proses ini kelak," tegasnya saat di podium.
Sementara di kesempatan lain, sejumlah tokoh mantan pendiri dan pengurus KIPP seperti Saut Sirait pun ikut tampil ke podium. Demikian juga dengan pengamat dan pelaku politik lain yang memang sengaja diundang. Dari mulut mereka, selain meluncur komentar berupa kenangan (refleksi) akan betapa pentingnya momen kelahiran KIPP 13 tahun yang lalu, juga disampaikan harapan dan kepercayaan akan kiprah KIPP ke depan sesuai dengan tujuan keberadaannya. (ito/JPNN)
JAKARTA - Ada ketegasan sikap yang coba disampaikan, sekaligus juga kritik, dalam refleksi ulang tahun ke-13 Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP),
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
BERITA TERKAIT
- Puan Yakin PDIP Solid Meskipun Muncul Dinamika Jelang Kongres VI
- Politikus Senior PDIP Minta Presiden Prabowo Hentikan KPK Kriminalisasi Orang
- Politikus Senior PDIP Ini Nilai Megawati Nakhoda NKRI, Hasto Adalah Jangkarnya
- Megawati Sebut Mundur Lebih Terhormat daripada Dipecat, Sindir Jokowi?
- HUT ke-52 PDIP: Megawati Perintahkan Kader Bonding dengan Rakyat
- Pemerintah Pertimbangkan Melantik Dahulu Kepala Daerah Tak Bersengketa di MK