Kritik Kunker DPR, Dubes RI di Swiss Disalahkan
Meskipun Substansi Kritik Dibenarkan
Senin, 25 April 2011 – 15:32 WIB

Kritik Kunker DPR, Dubes RI di Swiss Disalahkan
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (BY) agar menegur Duta Besar (Dubes) RI untuk Swiss, Djoko Susilo. Ha ini terkait dengan kritikan Djoko yang menilai kunjungan kerja (kunker) anggota DPR ke luar negeri tidak bermanfaat.
Sebelumnya, Minggu (24/4), Djoko dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi mengatakan, mayoritas kunker DPR ke luar negeri tidak bermanfaat. Mantan anggota Komisi I DPR ini bahkan mensinyalir, tidak sedikit di antara anggota DPR yang saat melakukan kunker justru lebih banyak menggunakan waktunya untuk pelesiran alias refreshing saja.
"Pernyataan itu tidak pantas keluar dari seorang duta besar yang notabene adalah aparat birokrasi. Sementara DPR merupakan pranata demokrasi tertinggi di Indonesia," ujar Irman kepada wartawan, di Jakarta, Senin (25/4).
Dikatakan Irman, teguran Presiden terhadap sang Dubes harus segera dikeluarkan, sebelum (justru) DPR menegur Presiden atas perilaku jajaran di bawahnya itu. Lebih jauh, menurut Irman, konstitusi memang menjamin hak warga negara untuk berpendapat. Tapi menurutnya, itu tidak berlaku saat seseorang menjadi bagian dari birokrasi yang memiliki sistem tersendiri hingga hak berpendapatnya menjadi dibatasi.
JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (BY) agar menegur Duta Besar (Dubes) RI untuk Swiss,
BERITA TERKAIT
- Guru Vokalis Band Sukatani Dipecat, P2G Marah Besar
- Peduli Kesehatan Mental Pelaut, PIS Gandeng Federasi Internasional
- Lari jadi Tren di Masyarakat, Waka MPR: Harus Didukung Upaya Wujudkan Udara Bersih
- Pemprov Jateng Berkomitmen Berikan Tali Asih Bagi Anak-anak Penghafal Al-Qur'an 30 Juz
- Honorarium Honorer di Bawah Rp 500 Ribu, Gaji PPPK Paruh Waktu Piro?
- Nakhodai IKA PMII, Fathan Subchi Siap Wujudkan Indonesia Emas 2045