Kritik Masinton PDIP Tetap Keras, Kali Ini soal Pejabat Sering Rapat

jpnn.com, JAKARTA - Politikus PDIP Masinton Pasaribu mengingatkan pemerintah tidak perlu reaksioner dalam menanggapi berbagai kritikan terhadap penanganan pandemi Covid-19.
"Pemerintah tidak perlu reaksioner menanggapi kritikan, baik itu dari masyarakat maupun dari parlemen, karena sifat dari kritik itu adalah untuk melengkapi hal-hal yang sudah dilakukan secara bersama-sama," ucap Masinton saat berbincang dengan JPNN.com, Rabu (4/8).
Selain Masinton yang mengkritik kinerja penanganan pandemi Covid-19, koleganya sesama di PDIP, Effendi Simbolon sebelumnya juga terang-terangan menyalahkan Presiden Jokowi yang ogah menerapkan lockdown untuk menghentikan penularan virus Corona.
Menurut Masinton, pemerintah cukup bekerja saja sesuai tugasnya dalam mengatasi penyebaran Covid-19.
"Jadi, tugas pemerintah saat ini bukan melayani kritik, tetapi mengerjakan apa yang disampaikan masyarakat, baik secara kritis maupun dalam memberikan solusi-solusi. Pemerintah itu harus fokus pada tugasnya. Tugas pemerintah hari ini bukan melayani kritik," tutur anggota Komisi XI DPR itu.
Dia juga meminta pemerintah membenahi rantai birokrasi pengalokasian anggaran penanganan Covid-19, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan bantuan sosial untuk masyarakat serta stimulus bagi pelaku usaha.
Kepada para pejabat yang diberi tanggung jawab menangani Covid-19, Masinton mendorong agar mereka turun langsung ke lapangan.
Sebab, katanya, pandemi Covid-19 tidak bisa diselesaikan dari belakang meja atau dengan rapat-rapat virtual.
"Virtual meeting itu cukup staf-staf administrasi saja. Ini tugas lapangan, bukan di belakang meja atau di depan layar virtual zoom, persoalan selesai, itu keliru," pungkas Masinton. (fat/jpnn)
Video Terpopuler Hari ini:
Politikus PDIP Masinton Pasaribu menyatakan tugas pemerintah saat ini bukan melayani kritik soal penanganan pandemi Covid-19.
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam
- Datangi RSCM, PDIP Semangati Pasien Kanker pada Hari Perempuan Sedunia
- PDIP Nilai Pertemuan Jokowi dan Hashim Bermuatan Politik Pencitraan
- Tim Hukum Hasto Sebut KPK Politis dalam Penanganan Kasus, Hak Peradilan Dicabut
- Soal Banjir, Adian PDIP Sarankan Kepala Daerah Jakarta, Bogor, dan Bekasi Ketemu
- Politikus PDIP Yakin Badai PHK Tak Berhenti di PT Sritex
- Absen Saat Sidang Praperadilan Hasto, KPK Dianggap Sedang Berniat Buruk