Kritik Pelaksanaan Retret, Akademisi: Kepala Daerah Jadi Perpanjangan Tangan Presiden

jpnn.com - Akademisi politik Airlangga Pribadi menilai pelaksanaan retret di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah oleh Presiden RI Prabowo Subianto malah memundurkan tatanan demokrasi yang telah dibangun di Indonesia.

"Retret di Akmil oleh Presiden Prabowo justru berpotensi membalikkan tatanan demokrasi yang telah kita bangun," kata Airlangga melalui layanan pesan, Senin (24/2).

Pengajar Departemen Politik Fisip Universitas Airlangga itu mengatakan retret membuat demokrasi dari desentralisasi ke sentralisasi.

Retret oleh pemerintah Prabowo, kata dia, membuat demokrasi yang dari supremasi sipil menjadi kedaulatan militer. 

"Kedaulatan rakyat yang mendekatkan kepala daerah dengan warga menjadi menjauhkan kepala daerah dan warga dan menempatkannya tak lebih sebagai perpanjangan tangan dari presiden semata," kata Airlangga.

Dia menganggap urgensi retret tidak signifikan dan hasil kegiatan tak bisa diukur. Terutama, dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebab, katanya, komunikasi antarinstansi pemerintah pusat saja terkadang tak kompak. Semisal, dalam kasus pagar laut dan penyaluran elpiji tiga kilogram.

"Ingat kasus pagar laut, banyak pernyataan yang tidak padu antara Menteri ATR/BPN dan Menteri KKP," ujar Airlangga.