Kritik Penanganan Covid-19 Jatim, Anggota DPRD: Rakyat yang Menjadi Korban

"Kami tidak pernah tahu bagaimana Pemprov Jatim mengejar rasio tracing ke tahap ideal 1:30. Juga bagaimana dengan target tes 1 per 1.000 penduduk. Lalu, berapa persentase kasus positif bisa dilacak kontak eratnya dalam sekian jam, berapa target persentase kontak erat yang melakukan karantina mandiri,” papar Deni.

Politikus muda itu menilai tidak ada mitigasi pada skenario-skenario terburuk, misalnya apa yang sudah disiapkan Pemprov Jatim apabila kasus aktif mencapai 50.000.

Pun demikian apakah Pemprov Jatim sudah memiliki solusi bila sekian tenaga kesehatan terpapar Covid-19 seperti yang saat ini terjadi.

“Jika ada skenario terburuk, misalnya Covid-19 memuncak sampai 50.000 kasus aktif apa yang sudah disiapkan gubernur? Tidak ada. Seolah semua tiba masa tiba akal, rakyat yang jadi korban,” kata Deni.

Dia menilai bahwa saat ini daerah terkesan jalan sendiri-sendiri dengan kreativitas dan keterbatasannya, bahkan nyaris tanpa kajian epidemiologi dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Yang mana seharusnya Pemprov Jatim punya kesadaran dan kemampuan untuk itu,” imbuh Deni.

Contoh lainnya, sambung Deni, adalah soal pengetesan yang mana saat ini berdasarkan Instruksi Mendagri terdapat target tes harian pada masing-masing kabupaten/kota.

“Apa yang dilakukan gubernur? Hanya menerbitkan keputusan yang isinya mengulangi Instruksi Mendagri? Apa dong desain strategi yang disiapkan Pemprov Jatim untuk membantu kabupaten/kota memenuhi target tes harian?” kritik Deni.