Kritik PLN Soal Tarif Listrik, Nevi DPR: Komunikasi Publik Berantakan
“Saya meminta kepada PLN di tengah segala persoalan yang muncul baik sebelum maupun sesudah pandemi, PLN tetap menjaga mutu dan keandalan pasokan listrik agar aktifitas bisnis dan industri tidak terganggu," pinta Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini meminta agar PLN mengkaji kontrak-kontrak dengan perusahaan listrik swasta agar tidak makin memberatkan PLN. Perlu ada altrnatif, riset dan kajian energi terbarukan yang mengganti energi dari fosil sehingga lebih ramah lingkungan.
Karakteristik energi terbarukan adalah go green dan harganya lebih murah. Kebanyakan swasta memakai energi fosil yang mahal. Dengan harus mengcover skitar Rp 1.2 triliun per bulan, PLN harus memperkuat cashflow yang dapat ditagih ke pemerintah dari hutang pemerintah yang ada.
Setelah utangnya dari pemerintah dibayarkan, ia meminta agar PLN segera perbaiki kinerja lebih baik terutama menyehatkn keuangan PLN.
“Saya mengingatkan, bahwa program relaksasi PLN harus segera di gesa. Diskon tarif di masa covid-19 tidak terdengar baik di lapangan. Masyarakat sama saja bayarnya seperti tidak ada relaksasi.
Padahal, kata dia, tarif di masa covid (stimulus covid) saat ini seharusnya diberikan kepada:
- Pelanggan rumah tangga 450 VA, diskon 100 % alias gratis selama 3 bulan dan kini diperpanjang menjadi 6 bulan (april - sept 2020)
- Pelanggan rumah tangga 900 VA yang bersubsidi diskon 50% selama 6 bulan (pelanggan 900 VA ada yg bersubsidi dan ada yang non subsidi)
Menurut Nevi Zuiarina DPR RI, ada dua persoalan krusial di PLN saat ini. Salah satunya tentang kondisi keuangan PLN yang tidak sehat.
- Usut Tuntas Kasus Penembakan Polisi di Solok Selatan: Menunggu Implementasi Revolusi Mental Polri
- DPR Dukung Penuh Menko Polkam Lindungi Pelajar dari Judi Online
- Cucun Hadiri Kolaborasi Medsos DPR RI dengan Masyarakat Digital di Lembang
- SHP Pemprov Bali Belum Dicoret dari Daftar Aset, Wayan Sudirta DPR Minta Penjabat Gubernur Taati Hukum
- Melly Goeslaw: Revisi UU Hak Cipta Solusi Hadapi Kemajuan Platform Digital
- Komisi III DPR Menghadapi Dilema dalam Memilih Pimpinan dan Dewas KPK, Apa Itu?