Kritik PPDB Zonasi, Anggota Dewan: Siswa Pintar Tidak Ada Gunanya
jpnn.com, SLEMAN - Anggota DPRD DI Jogjakarta Huda Tri Yudiana menilai sistem zonasi dalam PPDB terlalu dipaksakan. Baik sistem maupun prosesnya.
Menurutnya, implementasi aturan dari pusat itu memerlukan perubahan regulasi di daerah. Sementara kondisi tiap daerah berbeda. Akibatnya timbul keresahan di masyarakat.
"Seolah-olah pemerintah pusat membuang masalah saja di daerah," kritik politikus PKS asal Bangunkerto, Turi, Sleman, itu.
Huda menyindir adanya teori dalam sistem zonasi PPDB yang dirumuskan dengan khayalan.
Ada kesalahan paradigma, di mana teori normatif langsung diaplikasikan di lapangan tanpa melihat realitas dan psikologis masyarakat.
Dampaknya, tak semua siswa berprestasi bisa terakomodasi dengan baik. Lantaran dalam sistem zonasi tidak ada lagi persaingan nilai. Sehingga menjadikan anak tidak terpacu untuk berprestasi.
BACA JUGA: Ananda Gagal PPDB Jalur Zonasi, tak Daftar ke Swasta karena Ortu tak Mampu
“Jadi sistem ini justru tidak bisa mendorong siswa semangat belajar. Sekarang (siswa, Red) yang pintar jadi tidak ada gunanya," sesalnya.
Dengan PPDB sistem zonasi, maka tidak ada lagi persaingan nilai sehingga menjadikan anak tidak terpacu untuk berprestasi.
- Selama Sistem Zonasi PPDB, 2 Tahun SMP Swasta Ini Tak Dapat Siswa Baru
- Prof Zainuddin Menilai PPDB Zonasi Bisa Dilanjutkan dengan Perbaikan
- Punya NISN Ganda, Pelajar Ini Terancam Tak Bisa Melanjutkan Pendidikan ke SMA
- Ganjar Dapat Banyak Masukan dari Calon Siswa dan Orang Tua soal PPDB 2020
- Anak Buah Anies Baswedan Sampaikan Solusi Bagi Anak Tak Lulus Zonasi PPDB
- FSGI: PPDB Jakarta Melanggar Aturan Permendikbud, Gubernur Anies Harus Bertindak