Kritik Rencana Pembelian Aset Lapindo

JAKARTA – Pusat Kajian Trisakti mengkritik sikap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono terkait rencana pembelian aset PT Minarak Lapindo Jaya senilai Rp 781 miliar.
                
Ketua Pusaka Trisakti Rian Andi Soemarno mengatakan, secara etika Basuki mengkonsultasikan dulu dengan Presiden dan Wakil Presiden menyangkut penggunaan uang negara yang merupakan kewajiban pihak swasta.
                
“Kita berharap Menteri PU bertindak sebagai penyokong agenda efisiensi keuangan negara yang sudah digaungkan Pak Jokowi dan Pak JK. Bukan sebaliknya, memerankan diri  layaknya komisaris perusahaan swasta,” kata RIan di Jakarta, Kamis (18/12).
                
Rian menjelaskan, Basuki yang berniat membeli aset PT Minarak Lapindo Jaya senilai Rp 781 miliar merupakan lanjutan dari keputusan rapat koordinasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo  pada 24 September 2014 yang kala itu Menteri PU masih dijabat Djoko Kirmanto.
                
Menurut dia, dana sebesar itu rencananya akan digelontorkan kepada para korban setelah pihak Minarak 'angkat tangan' karena kesulitan keuangan.  Rian pun menyebut, Wapres JK kaget soal kabar pemerintah yang akan mengambil alih sebagian aset dalam Peta Area Terdampak  kasus lumpur Lapindo sebesar Rp 781 miliar dari PT Minarak Lapindo Jaya.
                
Kata Rian, sejak awal kasus Lapindo bukanlah ganti rugi tetapi jual beli tanah. Lapindo membeli tanah masyarakat yang terkena dampak lumpur di Peta Area Terdampak. Lapindo masih berutang 20 persen dari kewajibannya bukan kemudian pemerintah atau rakyat yang harus membeli kembali aset Lapindo dengan anggaran negara. Dia menegaskan, alasan bahwa Minarak Lapindo sudah kesulitan keuangan tidak bisa dijadikan dasar pemerintah membeli kembali.

“Apakah Pak Basuki sudah begitu hafal sekali keuangan Minarak Lapindo karena pernah ditugaskan dimasa SBY menjadi Ketua Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo?  Ini  menimbulkan kecurigaan publik apa ada udang di balik bakwan?” katanya.

Rian memang mengapresiasi niat baik Menteri PU membantu PT Minarak. Rian menyarankan Basuki membentuk konsorsium swasta untuk menalangi pembelian aset Lapindo dari Minarak tersebut. Selanjutnya, tambah Rian, jika negara sudah sukses  membiayai banyak pelabuhan, jembatan, sekolah-sekolah dan fasilitas kesehatan dan masih ada kelebihan dana mungkin akan membeli kembali tanah dari konsorsium swasta tersebut.

"Visi Jokowi-JK menganggarkan dana maksimal di infrastruktur bukan berarti buat dihambur-hamburkan. Jika Minarak menyatakan "nyerah soal Lapindo”, sebaiknya Pak Basuki  menyatakan "nyerah" jadi Menteri PU dibandingkan "nyerah"nya pada skuadron Abraham Samad,” pungkas Rian. (boy/jpnn)