Kritik SDA, Kader Dorong PPP Usung Capres
jpnn.com - JAKARTA - Fungsionaris DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usni Hasanudin mengkritisi pernyataan pimpinannya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali (SDA) yang sudah mewacanakan koalisi. Seharusnya, partai berlambang kabah itu membahas pencalonan presiden terlebih dahulu.
"Kalau koalisi yang sudah dibicarakan, itu artinya PPP hanya sebatas pengikut, tidak akan dari PPP yang dicalonkan, apalagi mencalonkan," ujarnya saat dihubungi wartawan, Kamis (16/1).
Menurutnya, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) PPP menyebutkan klausul soal konvensi capres. Penjaringan capres PPP itu bisa dilakukan apabila ada keputusan dari pimpinan DPP.
"Hanya perlu ditindaklanjuti saja dengan keputusan DPP. Kalau melalui Rapimnas, jadinya seolah-olah saja," ucap Usni.
Sekretaris Departemen Kependudukan dan Pertanahan Korps Alumni HMI (KAHMI) ini juga menyarankan agar PPP merumuskan langkah-langkah politik nyata yang dapat mendongkrak elektabilitas PPP. Misalnya dengan membuka ruang untuk semua elemen masyarakat dan organisasi Islam untuk menentukan pasangan capres.
Usni juga menyarankan pembenahan infrastruktur organisasi dengan program-program partai. Loyalis politisi PPP Ahmad Yani ini mengingatkan bahwa manuver politik PPP sudah ketinggalan dari partai politik Islam lainnya.
Sementara itu pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro menilai PPP akan ketinggalan apabila belum menyiapkan langkah konkrit terkait pemilu 2014. Menurutnya, posisi PPP bisa makin terpuruk jika tak bisa menonjolkan tokoh-tokohnya sebagai penggiring suara partai.
Apalagi, sambung Siti, PPP bakal berebut suara Nahdlatul Ulama (NU) dengan PKB dalam pemilu 2014. Untuk memenangkan suara NU, PPP harus membuat gagasan-gagasan baru yang mendongkrak elektabilitas.
JAKARTA - Fungsionaris DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Usni Hasanudin mengkritisi pernyataan pimpinannya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali
- Polda Kepri Gerak Cepat Evakuasi Rumah yang Terdampak Longsor di Batam
- Polisi Terlibat Kasus Pemerasan Penonton DWP Bertambah, Total 20 Anggota Dijatuhi Sanksi
- Prabowo Diminta Contoh SBY: Angkat Honorer Jadi PNS dan Rutin Naikkan Gaji
- Neng Eem MPR Tekankan Pentingnya Kalangan Milenial Agar Lebih Melek Sejarah
- Eksepsi Ted Sioeng Ditolak, Sidang Penggelapan Kredit Rp 133 M Dilanjutkan
- Pertamina Patra Niaga Lanjutkan Program Tukar Minyak Jelantah dapat Insentif Saldo & Poin