Kritik Tajam Dewan Pers terhadap Media Perempuan
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo mengatakan, meski banyak media perempuan yang didirikan dengan cita-cita untuk memajukan kaum perempuan, tapi nyatanya dari sisi isi, cara peliputan maupun iklan tidak mampu keluar dari nilai-nilai kapitalisasi sebuah media.
Media saat ini dengan berbagai cara harus mampu mencapai tiras penjualan setinggi-tingginya dan memperoleh iklan dari barang-barang berkelas dan bermerk tinggi.
"Penyebutan media perempuan oleh beberapa media yang ada tak lain sekadar menjadikan kaum perempuan sebagai penegasan atas segmentasi pasar media tersebut,” kata Yosep dalam paparan diskusi panel bertema Pers dan Pemajuan Perempuan Indonesia di Jakarta, Selasa (11/12).
Dari sisi isi, lanjutnya, model peliputan maupun iklan yang dimuat, media perempuan di Indonesia saat ini secara umum justru mengukuhkan subordinasi perempuan terhadap laki-laki. Media juga menempatkan perempuan sebagai obyek dagangan.
Antara lain untuk pemasaran barang-barang konsumtif dan kosmetik, untuk membeli fesyen (fashion) dan minyak wangi mahal dari kelas dunia, untuk membeli arloji bertahtakan emas, intan permata dan lain-lain.
"Media perempuan mengukuhkan pemitosan perempuan cantik yang tak lain adalah yang bercirikan ras kaukasid, yaitu perempuan berkulit putih, berhidung mancung, bermata cekung, lebar dan berperawakan semampai-tinggi. Perempuan dalam iklan jamu hanyalah sebuah perkecualian," tuturnya.
Dalam media perempuan terkemuka, lanjut Yosep, hampir semua model yang memeragakan fashion baru serta model dalam iklan adalah mereka yang menggambarkan garis keturunan non-asia.
Yosep menilai, media merekonstruksikan perempuan sebagai subordinat lelaki. Hal ini bisa dilihat dari sejumlah rubrikasi media perempuan yang menegaskan perempuan baik memang harus berada sektor domestik. Kodrat perempuan seolah memang tepat seperti semboyan “3M” dalam ungkapan perempuan Jawa, yaitu manak (melahirkan), masak, dan macak (berias).
Dewan Pers menilai, media perempuan di Indonesia saat ini masih menempatkan perempuan sebagai obyek dagangan.
- Namanya Dicatut Oknum Wartawan di Sejumlah Daerah, Edi Lemkapi Bakal Lapor Polisi
- Mantan Menkominfo Budi Arie Adukan Tempo ke Dewan Pers
- Kaltim Peringkat Kedua Nasional dalam Survei Indeks Kemerdekaan Pers 2024
- Kuasa Hukum Mardani Maming Laporkan 2 Media Online ke Dewan Pers, Ini Penyebabnya
- Konon Dewan Pers Perkuat Argumentasi Tim Hukum PDIP soal Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro
- Kubu Hasto Merasa Pasal yang Digunakan Polisi Sering Dipakai Kolonialisme