Kritik Teman Koalisi, Rieke Dibela PDIP

jpnn.com - JAKARTA - Kritikan pedas Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Rieke Diah Pitaloka tentang kebijakan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dikeluarkan pemerintah, baik berupa undang-undang hingga peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi di bawah kepemimpinan Muhaimin Iskandar, dibela oleh PDI Perjuangan.

Hasto Kristanto, Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan sekaligus juru bicara tim kampanye nasional Joko Widodo - Jusuf Kalla yang diusung PDI Perjuangan, NasDem, PKB, Hanura dan PKPI, menilai pernyataan Rieke bukan menyindir Muhaimin Iskandar.

"Kalau kita lihat menteri kan pembantu preisden, dia menjabarkan kebijakan presiden. Jadi menteri tidak pengambil kebijakan politik. Kalau Rieke mengkritik kebijakan pemerintah (soal TKI) itu bukan mengkritik kebijakan Pak Muhaimin," kata Hasto saat dikonfirmasi JPNN, Kamis (5/6).

Karena itu, Hasto menilai tak ada persoalan dengan kritik Rieke tentang kebijakan soal TKI tersebut. Lagi pula dia memastikan jika Jokowi-JK terpilih sebagai presiden dan wakil presiden di Pemilu nanti, akan ada perbaikan-perbaikan terhadap kebijakan pemerintah sekarang. Bukan hanya soal TKI.

"Kan nanti ada perbaikan juga. Pak Jokowi (presiden) mana yang baik akan diperbaiki, yang bagus dari kebijakan Pak SBY (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) diambil, yang jelek diperbaiki. Perjalanan bangsa ada progres, makin lama akan semakin baik," jelasnya.

Ditambahkan, perbaikan yang akan dilakukan dalam visi-misi Jokowi-JK antara lain masalah impor pangan. Duet ini menginginkan petani terus berproduksi. "Itu kan perbaikan dari program Pak SBY," tandasnya.

Sebelumnya, Rieke Diah Pitaloka mengkritik kebijakan pemerintah mulai dari undang-undang hingga peraturan menteri terkait TKI yang belum berpihak pada TKI. Kritik ini sebenarnya sudah lama disuarakan Rieke di DPR RI. Termasuk saat berpidato di acara deklarasi Sekretariat Nasional Jokowi-JK Pro TKI di Jakarta, Kamis (5/6) petang tadi.

Namun kritik tersebut disayangkan Ketua DPP PKB Marwan Jafar yang hadir di acara itu dalam kapasitas tim pemenangan Jokowi - JK dari PKB sebagai teman koalisi. Marwan menegaskan, perbaikan kebijakan penempatan dan perlindungan TKI justru dilakukan di era pemerintahan sekarang saat Menakertrans dijabat Ketum PKB Muhaimin Iskandar.(fat/jpnn)