Kritikan Adian Napitupulu Untuk Erick Thohir Menohok Banget

Hal ini dinilai membingungkan rakyat dan membuat gaduh. Di mana kegaduhan itu bisa berdampak negatif juga kepada presiden.

Memastikan harga vaksin yang terjangkau dan disampaikan transparan tidak berubah tentu bisa menghindari tuduhan dan dugaan bahwa negara seolah berbisnis dengan memanfaatkan pandemi.

Adian kemudian meminta, kementerian BUMN untuk segera berbenah agar lebih baik dibandingkan saat dipimpin menteri-menteri sebelumnya.

Bukan malah mengambil kebijakan yang mundur.

Adian pun membeberkan data, rangkap jabatan di era Dahlan Iskan hanya 271 orang. Di zaman Rini Soemarno turun menjadi 222 orang. Namun di Era Erick membengkak menjadi hampir tembus 600 orang atau naik hampir tiga kali lipat.

"Rangkap jabatan merupakan tindakan yang tidak profesional, tidak transparan dan tidak memenuhi azas pemerintahan yang baik. Justru diberi legitimasi Erick Thohir dengan terbitnya Peraturan Menteri terbaru nomor 10/MBU/10/2020 yang melegalkan rangkap jabatan," katanya.

Adian juga mengatakan, di saat jutaan buruh di PHK, kelaparan meningkat dan pegangguran bertambah, di saat yang sama justru ada segelintir orang menikmati uang negara berlipat lipat dengan rangkap jabatan.

"Ini merupakan keputusan menteri yang sungguh tidak mengerti penderitaan rakyat.